Advertisement
Pakar: Kerumunan Penyambut Jokowi dan Kasus Rizieq Beda
Tangkapan layar video yang menampilkan Presiden Joko Widodo berada di tengah kerumunan warga saat kunjungan kerja ke Maumere, NTT - Twitter
Advertisement
Harianjogja.com, KUPANG - Kerumunan terjadi ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Nusa Tenggara Timur.
Kasus tersebut mengingatkan publik pada kejadian ketika Habib Rizieq Shihab baru kembali dari Arab Saudi.
Advertisement
Terkait dua peristiwa tersebut, pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menilai keduanya tidaklah sama.
Menurut Johanes kerumunan warga dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa dibandingkan dengan kasus Rizieq Shihab terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta.
Johanes, saat dihubungi di Kupang, Sabtu (27/2/2021), menilai kerumunan warga di Maumere, Kabupaten Sikka, saat kunjungan Presiden Jokowi pada Selasa (23/2) merupakan spontanitas warga.
Di sisi lain, ia menilai kerumunan di Petamburan terjadi karena warga diundang Rizieq Shihab yang menikahkan anaknya.
"Jadi tidak tepat membandingkan kerumunan di NTT dengan kasusnya Rizieq Shihab, karena kasusnya jelas berbeda," katanya.
Ia mengatakan kerumunan warga di Maumere yang dinilai melanggar protokol kesehatan Covid-19 terjadi karena spontanitas warga yang datang ingin bertemu dengan Kepala Negara.
Warga berkerumun bukan karena diundang atau dipersiapkan sebelumnya, sehingga berbeda dengan kasus kerumunan di Petamburan, katanya lagi.
Dengan demikian, kata dia, tidak tepat jika Presiden Jokowi dituduh menjadi penyebab kerumunan warga karena ia sendiri juga hadir sebagai tamu.
Lebih lanjut, dosen Fakultas Hukum Undana itu mengatakan dengan kasus yang jelas berbeda ini, tidak tepat dijadikan alasan bagi kalangan atau pihak tertentu untuk menuntut agar polisi membebaskan Rizieq Shihab bila Jokowi tidak dipidana.
Johanes menilai isu seperti ini sengaja dimainkan lawan politik untuk menyerang pemerintah yang seolah dinilai tidak adil dalam menegakkan hukum.
"Jadi sengaja dimainkan isu ini untuk muatan politik tertentu saja, sehingga memunculkan saling serang antara lawan politik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunung Dukono Erupsi, Semburkan Material 3 Kilometer dari Puncak
Pemprov Jateng dan Bank Indonesia Kolaborasi Petakan Sumber Ekonomi Baru
KPK Sita Uang Rp2,6 Miliar Saat OTT Pejabat OKU Terkait Suap Proyek
Advertisement
Fasilitas Milik Houthi Yaman Jadi Sasaran Rudal Militer AS
Terjaring OTT KPK, Pejabat OKU Tiba di Gedung KPK
Gunung Marapi Erupsi Disertai Dentuman Keras pada Minggu Pagi Ini
Guru Besar Unhan Ajukan Uji Materi UU TNI ke MK
Advertisement
Anggota DPRD hingga Pejabat Pemkab OKU Sumsel Terjaring OTT KPK
Bekerja dari Dalam Lapas, Napi di Makassar Mampu Memproduksi Ribuan Seragam
Agar Anak-Anak Bisa Sekolah Lagi, UNRWA Buka 130 Pusat Pendidikan di Gaza
Badan Pangan Nasional Susun NSPK untuk Perlindungan Keamanan Pangan
Advertisement
Berita Pilihan
- Gunung Marapi Erupsi Disertai Dentuman Keras pada Minggu Pagi Ini
- Bekerja dari Dalam Lapas, Napi di Makassar Mampu Memproduksi Ribuan Seragam
- Badan Pangan Nasional Susun NSPK untuk Perlindungan Keamanan Pangan
- Minta Penjelasan, Koalisi Masyarakat Sipil Datangi Hotel Fairmont Lokasi Rapat Tertutup Pembahasan RUU TNI
- Panitia Kerja RUU TNI di DPR Sepakati 16 Kementerian dan Lembaga yang Bisa Dijabat TNI Aktif
Advertisement
Tol Jogja-Solo Beroperasi hingga Sleman di Mudik Lebaran 2025: Ini Petunjuk Keluar Exit Toll Tamanmartani dan Hindari Kemacetan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Korban Pembajakan Kereta Api di Pakistan Jadi 30 Orang
- Kemlu RI Berupaya Pulangkan 554 WNI Korban Penipuan Daring di Myanmar
- Pergerakan Arus Mudik Diprediksi Akan Mulai 19 Maret 2025 Menyusul Kebijakan WFA
- Ini 17 Jalan Tol Tarif Diskon 20 Persen Saat Mudik Lebaran 2025
- Ridwan Kamil Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB, Ini Respons Ketum Golkar
- 9 Kawasan di Puncak Bogor Disegel Pemerintah, Ini Penjelasan Menko Zulhas
- Panitia Kerja RUU TNI di DPR Sepakati 16 Kementerian dan Lembaga yang Bisa Dijabat TNI Aktif
Advertisement
Advertisement
