Advertisement
Pakar: Kerumunan Penyambut Jokowi dan Kasus Rizieq Beda
Tangkapan layar video yang menampilkan Presiden Joko Widodo berada di tengah kerumunan warga saat kunjungan kerja ke Maumere, NTT - Twitter
Advertisement
Harianjogja.com, KUPANG - Kerumunan terjadi ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Nusa Tenggara Timur.
Kasus tersebut mengingatkan publik pada kejadian ketika Habib Rizieq Shihab baru kembali dari Arab Saudi.
Advertisement
Terkait dua peristiwa tersebut, pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menilai keduanya tidaklah sama.
Menurut Johanes kerumunan warga dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa dibandingkan dengan kasus Rizieq Shihab terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta.
Johanes, saat dihubungi di Kupang, Sabtu (27/2/2021), menilai kerumunan warga di Maumere, Kabupaten Sikka, saat kunjungan Presiden Jokowi pada Selasa (23/2) merupakan spontanitas warga.
Di sisi lain, ia menilai kerumunan di Petamburan terjadi karena warga diundang Rizieq Shihab yang menikahkan anaknya.
"Jadi tidak tepat membandingkan kerumunan di NTT dengan kasusnya Rizieq Shihab, karena kasusnya jelas berbeda," katanya.
Ia mengatakan kerumunan warga di Maumere yang dinilai melanggar protokol kesehatan Covid-19 terjadi karena spontanitas warga yang datang ingin bertemu dengan Kepala Negara.
Warga berkerumun bukan karena diundang atau dipersiapkan sebelumnya, sehingga berbeda dengan kasus kerumunan di Petamburan, katanya lagi.
Dengan demikian, kata dia, tidak tepat jika Presiden Jokowi dituduh menjadi penyebab kerumunan warga karena ia sendiri juga hadir sebagai tamu.
Lebih lanjut, dosen Fakultas Hukum Undana itu mengatakan dengan kasus yang jelas berbeda ini, tidak tepat dijadikan alasan bagi kalangan atau pihak tertentu untuk menuntut agar polisi membebaskan Rizieq Shihab bila Jokowi tidak dipidana.
Johanes menilai isu seperti ini sengaja dimainkan lawan politik untuk menyerang pemerintah yang seolah dinilai tidak adil dalam menegakkan hukum.
"Jadi sengaja dimainkan isu ini untuk muatan politik tertentu saja, sehingga memunculkan saling serang antara lawan politik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Advertisement
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Advertisement
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
Advertisement
Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Pedagang Eks TKP ABA Keluhkan Pengunjung Sepi, Wali Kota Jogja Bakal Gelar Sejumlah Event
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
