Advertisement
Penerima Bantuan BSPS Harus Tepat Sasaran
Pemantauan penerima BSPS di Dusun Kalidadap I, Selopamioro, Imogiri, Bantul, Jumat (19/2/2021). - Ist.
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Masih ada ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah DIY yang butuh perhatian seperti melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digulirkan Kementerian PUPR. Bantuan tersebut harus tepat sasaran agar jumlah RTLH di DIY bisa terus diminimalisasi.
Anggota Fraksi PKB DPR RI Sukamto mengaku terus berupaya melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan kondisi penerima dan pemohon BSPS tepat sasaran. Salah satunya melakukan pemantauan di Dusun Kalidadap I, Selopamioro, Imogiri, Bantul, Jumat sore (19/2/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Jogja
Ia menemukan adanya rumah yang tidak lolos ternyata sebenarnya layak menerima BSPS. Mengingat kondisinya masih sederhana seperti menggunakan anyaman bambu, tidak memiliki jendela, lantai tanah serta fasilitas dapur dan MCK kurang layak.
“Kami melakukan pemantauan untuk memastikan BSPS ini tepat sasaran, warga penerima diberikan sesuai haknya. Rumah yang mendapatkan bantuan ini memang butuh untuk diperbaiki. Rumah yang ditolak mendapatkan bantuan juga ada masih kurang layak huni,” katanya dalam rilisnya.
Pada tahun ini pihaknya mengajukan 25 KK yang butuh untuk dilakukan perbaikan rumahnya melalui BSPS. Namun hanya lima KK saja yang lolos. Selain itu ada 9 rumah yang sebelumnya telah menerima bantuan pada periode sebelumnya. Adapun jumlah nominal BSPS setiap KK penerima mendapatkan bantuan Rp20 juta.
"Bantuan harus diberikan pada yang paling membutuhkan harus jadi prioritas, sehingga semua yang layak mendapatkan ini bantuan harus diperjuangkan," ujarnya.
BACA JUGA : 397 Rumah Penerima Program BSPS di Sleman Selesai
Salah satu calon penerima BSPS Riyanto mengapresiasi telah diperjuangkan untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Secara fisik, rumah yang ia huni belum diplester dan tidak memiliki jendela. Selain itu untuk MCK juga tergolong kurang layak.
“Kami apresiasi dengan bantuan ini, kebetulan rumah saya ukuran ukuran 6 meter × 10 meter ini saya tinggali dua KK bersama anak,” kata warga RT 01 Kalidadap I Imogiri ini.Anggota DPR RI Survei 5 Rumah BSPS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Advertisement
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Berita Pilihan
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
Advertisement
Jumlah RTLH di Bantul Cukup Tinggi, Alokasi Perbaikan RTLH Setiap Tahun Masih Sedikit
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
