Safenet Sebut 9 Pasal UU ITE Perlu Direvisi, Ini Daftarnya

Ilustrasi aktivitas di depan komputer. - Reuters/Kacper Pempel
16 Februari 2021 15:47 WIB Aprianus Doni Tolok News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Undang-Undang ITE terbuka untuk direvisi.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menyebut setidaknya ada sembilan pasal dalam beleid tersebut yang harus direvisi.

“Prof @mohmahfudmd saya usul mulai dari 9 pasal bermasalah UU ITE ini. Persoalan utama pasal 27-29 UU ITE. Ini harus dihapus karena rumusan karet dan ada duplikasi hukum. Selain itu ada juga pasal-pasal lain yang rawan persoalan/disalahgunakan dan perlu diperbaiki rumusannya,” cuitnya melalui akun Twitter @DamarJuniarto, Selasa (16/2/2021).

Adapun, sembilan pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah Pasal 26 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40 ayat 2a, Pasal 40 ayat 2b, dan Pasal 45 ayat 3.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang ITE apabila keberadaan UU tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Dia mengatakan UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi terhadap undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Selain itu, Jokowi juga telah meminta Kapolri untuk lebih selektif dalam menyikapi laporan-laporan dari masyarakat dengan UU ITE sebagai dasar hukumnya sekaligus membuka peluang untuk melakukan revisi atas beleid itu.

“Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati,” ujarnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia