Advertisement
Kejagung Periksa Sekretaris Benny Tjokrosaputro Terkait Korupsi Asabri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sekretaris Benny Tjokrosaputro yang berinisial JI diperiksa jaksa penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri, pada Senin (25/1/2021).
Tak hanya JI, jaksa penyidik juga meminta keterangan tiga orang lainnya, yakni J selaku Karyawan PT Bumi Nusa Jaya Abadi/ Karyawan Benny Tjokrosaputro, RM selaku Admin dan Keuangan PT. Bumi Nusa Jaya Abadi milik Benny Tjokrosaputro, serta SJS selaku pengusaha. Mereka diperiksa sebagai saksi.
Advertisement
BACA JUGA : Mahfud Mengklaim Tahu Kasus Korupsi di Asabri
"Ada empat saksi (yang diperiksa) terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Asabri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Senin.
Para saksi diminta keterangan oleh jaksa penyidik guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. Asabri.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik) perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (Persero) periode tahun 2012 - 2019.
Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus.
BACA JUGA : KPK Diminta Segera Selidiki Dugaan Korupsi di Asabri
Dalam kasus ini, selama tahun 2012 hingga 2019, PT. Asabri telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi Asabri dalam investasi pembelian saham sebesar Rp10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi dan investasi penyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp13 triliun melalui beberapa perusahaan manajemen investasi (MI) dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menteri Desa dan PDT Berkomitmen Menjaga Desa dari Praktik Pemerasan Wartawan Gadungan
- Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Tak Menjamin Beban Subsidi Berkurang
- Daftar Event Balap Internasional Digelar di Sirkuit Mandalika Sepanjang 2025
- Prabowo Putuskan untuk Membangun Tanggul Laut Raksasa dari Banten-Jatim, Ini Tujuannya
- Minta Investigasi Penembakan WNI, Indonesia Kirim Nota Diplomatik ke Malaysia
Advertisement
Perluas Kolaborasi Pengelolaan Sampah Kota, Solusi Bangun Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Pemkab Gunungkidul untuk Pemanfaatan RDF
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ada Luapan Air Jalur Semarang-Surabaya, Sejumlah Perjalanan KA 3-5 Februari Dibatalkan, Ini Daftarnya
- Daftar Event Balap Internasional Digelar di Sirkuit Mandalika Sepanjang 2025
- Layanan Cek Kesehatan Mental Gratis Dimulai Februari, Begini Cara Mengaksesnya
- PT TRPN Terancam Kena Sanksi soal Pagar Laut di Perairan Bekasi
- Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Tak Menjamin Beban Subsidi Berkurang
- Hadiri Pertemuan di Roma Italia, Megawati Serukan Perlindungan untuk Anak Korban Perang
- 61 Ribu Warga Palestina Meninggal Dunia Akibat Genosida Israel
Advertisement
Advertisement