Advertisement
Menkes Budi Tak Percaya Data Kemenkes, Pilih Ambil Data KPU
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan tidak lagi percaya pada data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka distribusi dan penyiapan strategi vaksinasi.
Menurutnya, dari distribusi vaksin sudah banyak pihak tertipu dengan data dari Kemenkes.
Advertisement
“Saya nggak mau ketipu kedua kali. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) untuk menyuntik [vaksin]. RS pemerintah saja, nggak usah libatin pemda, swasta cukup, ternyata nggak cukup,” kata dia pada dialog seputar vaksinasi, Selasa (20/1/2021).
Baca juga: Sepekan, Capaian Vaksinasi Covid-19 Kota Jogja 1.469 Orang
Dia mengungkapkan, ada sekitar 60 persen kapasitas di seluruh kabupaten dan kota madya, ternyata tidak cukup untuk menyuntik vaksin Covid-19.
“Kalau cuma di Bandung, RS, puskesmas penuh, nyuntik tetap bisa. Tapi, yang di Kalteng, Kalsel dan lainnya, bisa, baru 3.000 hari baru selesai, baru 8 tahun baru selesai. Jadi, nanti di kabupaten kodya akan diperbaiki strategi vaksinasinya,” ungkap Menkes.
Supaya data tidak salah lagi, Menkes mengatakan mengandalkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk vaksinasi, yang menyediakan data terkini rakyat usia di atas 17 tahun.
Baca juga: Ajudan Bupati Kulonprogo Terpapar Covid-19
“Saya sudah kapok, saya nggak mau lagi pakai data Kemenkes, dicrossing sama data BPJS Dukcapil. Aku ambil data KPU, manual itu kemarin baru pemilihan Jabar, itu yang paling current, basenya rakyat di atas 17 tahun,” jelasnya.
Sampai saat ini, Budi mengatakan, sudah ada 70.000 rakyat divaksinasi, dari target 1,2 juta tenaga kesehatan divaksin sampai akhir Februari.
Namun, dari 70.000 tersebut, 15 persen di antaranya batal atau ditunda vaksinasi, karena masalah kesehatan, baik komorbid dan darah tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
