Advertisement
Ungkap Suap Duit Bansos Covid-19, KPK Kembali Panggil Vendor
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan Covid-19 senilai Ro14,5 miliar di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - rwa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Adin Jaelan, saksi dari PT Indoguardika Vendos Abadi, dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk Wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2020.
"Saksi Adin Jaelani, swasta PT Indoguardika Vendos Abadi diperiksa untuk tersangka AIM [Ardian I M-swasta]," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (21/1/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Kasus Korupsi Bansos, Rocky Gerung Serang Pernyataan
Belum diketahui apa saja yang akan digali tim penyidik KPK terhadap Adin Jaelani. Namun, PT Indoguardika Vendos Abadi diketahui sebagai salah satu vendor pengadaan bansos Covid-19.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19)
Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.
BACA JUGA : Bongkar Korupsi Bansos Covid-19, KPK Periksa Anak Buah
Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PHRI Ungkap Hunian Hotel Masih Melemah di 2025, Ini Penyebabnya
Aktor Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto di IKN Siap Disidang
3 WNA Spanyol Belum Ditemukan, Operasi SAR Labuhan Bajo Diperpanjang
Malam Tahun Baru 2026 di Eropa Diwarnai Kebakaran dan Korban Jiwa
Advertisement
Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Dipastikan Tak Naik, Segini Biayanya
Bentrokan Saat Protes, Lima Orang Tewas di Iran
Kemenhub Ramp Check 104 Ribu Kendaraan Selama Libur Nataru
Prof. Susanto: Karier Remaja Harus Disiapkan Sejak Usia 15 Tahun
Kecelakaan Kapal Labuan Bajo, Menhub Soroti Cuaca Ekstrem
Advertisement
Libur Nataru Usai, Arus Balik di Ketapang-Gilimanuk Meningkat
Densus 88 Dampingi 68 Anak, Pakar Soroti Bahaya Simbol Ekstrem
Dana Desa Dipangkas Hingga 85 Persen, Asosiasi Kades Mengeluh
Pesta Tahun Baru di Filipina Diserang Granat, 22 Orang Luka
Juan Pedro Franco, Mantan Manusia Terberat Dunia Meninggal
Advertisement
India Klaim Geser Jepang Jadi Ekonomi Terbesar Keempat Dunia
Berita Pilihan
- Bentrokan Saat Protes, Lima Orang Tewas di Iran
- Juan Pedro Franco, Mantan Manusia Terberat Dunia Meninggal
- Tanpa Kembang Api, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
Advertisement
Awal 2026, Bupati Gunungkidul Rotasi 110 Pejabat, Ini Daftarnya
Advertisement
Tiket Museum Nasional Disesuaikan, Lansia hingga Yatim Gratis
Advertisement
Berita Populer
- Borobudur Sambut 2026 dengan Ribuan Balon Penuh Empati
- Teror Beruntun Rumah DJ Donny Diserang Molotov, Ini Respons Polisi
- Kemenkes Siagakan Antibisa Ular di Wilayah Baduy
- Arus Balik Nataru, Tiket KA Solo Masih Tersedia
- Polisi Selidiki Laka Laut KM Putri Sakinah di Labuan Bajo
- Hadapi Cuaca Ekstrem, BPBD Jogja Aktifkan Posko Siaga
- Kuala Lumpur Berlakukan Denda Sampah hingga Rp8,2 Juta
Advertisement
Advertisement
