Advertisement
Faisal Basri Keberatan Jokowi Pakai Istilah ‘Gas' dan 'Rem’ dalam Pandemi
Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara, Rabu (6/1/2021). - Youtube Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Faisal Basri selaku ekonom senior dari Universitas Indonesia meminta Presiden Joko Widodo tidak menggunakan istilah ‘rem dan gas’ dalam kebijakan penanganan Covid-19.
“Mohon dengan sangat jangan lagi pakai istilah gas dan rem. Nyawa manusia jangan dijadikan trial and error alias coba-coba,” cuitnya melalui akun Twitter pribadinya @FaisalBasri, Rabu (6/1/2021).
Advertisement
Adapun, istilah ‘gas' dan 'rem’ kerap dipakai Presiden Jokowi sebagai istilah yang menggambarkan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19.
Sektor kesehatan jelas menjadi fokus utama pemerintah di tengah pagebluk, sedangkan sektor ekonomi terkena dampak, juga tidak bisa dibiarkan jatuh begitu saja.
Walhasil, Jokowi menyiasatinya dengan mencari titik keseimbangan di antara keduanya.
Sebagai contoh, jika sebuah daerah mampu mengendalikan laju penularan Covid-19 maka kegiatan perekonomian atau aktivitas masyarakat diizinkan beroperasi secara normal alias pedal ‘gas’ ditekan.
Namun, jika setelahnya kasus positif terus meningkat, maka pedal ‘rem’ harus ditekan alias kegiatan perekonomian atau kegiatan masyarakat dibatasi dan kebijakan berfokus sepenuhnya di sektor kesehatan.
“Gas dan rem ini lah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, ini harus pas betul ada balance ada keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Ini lah sulitnya saat ini,” ujar Jokowi pada pada pertengahan tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kabar Duka: Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Ini Besaran Honor PPK Pilkada Serentak 2024
Menkes Budi Ubah Paradigma Perencanaan Kesehatan
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Rabu 24 April 2024: PPDB Kelas Olahraga hingga Hasil Arsenal vs Chelsea Skor 5-0
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
- Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Advertisement
