Advertisement
Menkes Anyar Budi Gunadi Sadikin Minta Dukungan Muhammadiyah soal Vaksinasi Covid-19
Pertemuan Menkes Budi Gunadi Sadikin dengan pimpinan Muhamamdiyah di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Selasa (5/1 - 2021)./Ist
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi untuk penanganan Covid-19 oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dengan catatan bahwa vaksin telah aman, efektif, dan halal sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pandangan dari Muhammadiyah tersebut disampaikan saat menerima kunjungan dari Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru dilantik belum lama ini, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, penggunaan vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi Covid-19. Haedar juga meminta Menkes dan pemerintah seksama, khususnya yang menyangkut keamanan, kehalalan, serta keterbukaan.
Advertisement
BACA JUGA: Bukan Batuk & Pilek, Ini Gejala Covid-19 Paling Umum pada Anak-Anak
Labih lanjut, Haedar mengatakan dalam menangani Covid-19 perlu fungsi managerial dengan kebijakan dan langkah progresif. “Terkait pandemi ini Muhammadiyah telah bergerak all out melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center [MCCC], baik dalam gerak keagaamaan maupun kesehatan,” tutur Haedar pada Selasa (5/1/2020).
Dalam kunjungan ini, selain memperkenalkan diri, Menkes Budi juga meminta masukan dari Muhammadiyah. Menurutnya, penanganan Covid-19 cukup berat dan tidak bisa secara eksklusif milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Perlu kerja sama dari lembaga dan organisasi lain. “Maka dengan kerendahan hati kami [Kemenkes] tidak mampu menangani Covid-19 ini sendirian, dan membutuhkan bantuan organisasi lainnya, secara khusus dengan Muhammadiyah,” tutur Budi.
Budi menganggap bahwa Muhammadiyah memiliki tenaga Kesehatan yang besar. Muhamamdiyah juga turut berperan dalam sektor kesehatan yang cukup dalam dan luas. Selain itu, penangangan Covid-19 juga perlu menggunakan pendekatan sosial kultural. “Saya rasa Muhammadiyah bisa membantu mensosialiasikan perubahan perilaku ini secara luas kepada masyarakat,” imbuh Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
