Advertisement
Sanksi Pemecatan Menanti PNS Terlibat Organisasi Terlarang
Ilustrasi. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah menegaskan melarang PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat organisasi terlarang.
ASN diperingatkan untuk tidak terlibat dalam organisasi yang ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah. Meskipun, ASN tersebut hanya menjadi simpatisan.
Advertisement
Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Prayono mengatakan, ASN sudah terikat sumpah untuk setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah.
Paryono mengatakan, pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh ASN agar tidak terlibat ke dalam organisasi yang ditetapkan pemerintah masuk ke dalam kategori terlarang.
BACA JUGA: Fadli Zon Ramai Disentil Saat Saraswati Gerindra Cuit Dukung Tindak Tegas Intoleran
"ASN yang setelah diputuskannya sebuah organisasi sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah, namun tetap menjadi anggota, mendukung, terafiliasi atau menjadi simpatisan organisasi tersebut, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat," kata Paryono melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (2/1/2021).
Kewajiban ASN untuk setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah pun sudah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Kemudian dalam Pasal 10 angka 1 PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur hukuman bagi yang melanggar Pasal 3 seperti yang disebutkan di atas. Kalau misalkan berdampak negatif pada Pemerintah dan atau negara maka dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.
Adapun jenis hukuman disiplin tingkat berat tersebut terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Data Pembeli LPG 3 Kilogram Capai 41,8 Juta
Wabah Demam Lassa Sebabkan 156 Warga Meninggal di Nigeria
Gunung Ibu Meletus, Lontarkan Lava Pijar 800 Meter
Advertisement
Prabowo Akui Banyak Dibantu Jokowi dalam Menyiapkan Pemerintahan
Ratusan Korban Banjir Konawe Utara Pilih Mengungsi Mandiri
Artis Epy Kusnandar "Preman Pensiun" Ditangkap Polisi Terkait Narkoba
Latihan Bareng, TNI dan Marinir AS Pelajari Soal Pengintaian
Advertisement
Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Golongan Partai, Begini Reaksi PDIP
Fasilitas Ibadah Haji 2024 Dipastikan Ramah Jemaah Lansia
Rombongan PAN Bertemu Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan: Tidak Membahasa Kabinet
Badai Matahari Diprediksi Terjadi Akhir Pekan Ini, Berdampak pada Sistem GPS
Advertisement
Berita Pilihan
- Kata Rektor Paramadina Soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta 2024
- Viral ASI Perah Jadi Bubuk, IDAI Sebut Ada Risiko Kontaminasi
- Akhir Pekan Ini Cuaca di Kota-kota Besar di Indonesia Cerah Berawan, Cocok untuk Piknik
- Tiga Naskah Kuno Indonesia Ditetapkan Jadi Memory of the World oleh UNESCO
- Ini Daftar Vaksinasi Wajib bagi Jemaah Calon Haji Sebelum ke Tanah Suci
Advertisement
25 Pandai Besi di Kulonprogo Dilatih Semakin Terampil Bikin Kerajinan Lokal
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Taruna Tewas, Kemenhub Bakal Rombak Kurikulum Sekolah Kedinasan
- Israel Tetap Serang Rafah Meski Tanpa Bantuan AS
- Taruna Tewas di Tangan Senior, Menhub: Penerimaan Siswa Baru STIP Ditiadakan
- KPK Tunggu Hasil Audit BPK Terkait Kasus Korupsi PT Taspen
- Ketua KPU RI Tegaskan Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur Bila Ingin Maju Pilkada 2024
- Viral ASI Perah Jadi Bubuk, IDAI Sebut Ada Risiko Kontaminasi
- Polres Karimun Kepri Bongkar Peredaran Narkoba Malaysia-Indonesia, Temukan 1,6 Kg Sabu Asal Johor
Advertisement
Advertisement
