Advertisement
Menteri Sandiaga Perkirakan Target 18 Juta Wisman Terwujud 2025
Ilustrasi - Polisi memeriksa kondisi kesehatan para wisatawan asing dan domestik yang datang dari Pelabuhan Padang Bai, Bali, tiba di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. - ANTARA
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengubah proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) setelah sektor ini terimbas Covid-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan target kunjungan 18 juta wisman yang mulanya ditargetkan tercapai tahun ini kemungkinan baru akan terwujud pada 2025.
“Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisman ke Indonesia yang mengalami penurunan drastis,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (31/12/2020).
Advertisement
Sandiaga memperkirakan kunjungan wisman baru sekitar 4 sampai 7 juta orang pada 2021. Penurunan drastis wisman setidaknya telah tecermin dari data wisman pada 2020.
BACA JUGA : Menteri Sandiaga Targetkan Kunjungan Wisman
Kunjungan wisman selama Januari-September 2020 yang hanya berjumlah 3,56 juta orang atau turun 70,57 persen. Pada periode yang sama tahun lalu, kunjungan wisman mencapai 12,1 juta orang.
Meski target pada 2021 terbilang moderat, Sandiaga optimistis target kunjungan 18 juta wisman yang semula dibidik pada 2020 dapat tewujud pada 2025 seiring dengan pemulihan sektor pariwisata.
Dia mengatakan Kemenparekraf akan fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
BACA JUGA : Baru Jadi Menteri, Sandiaga Uno Tantang Daerah Bikin Jaket
Selain itu, investasi sektor pariwisata dan penguatan promosi lewat pemanfaatan teknologi digital disebut Sandiaga akan dioptimalisasi.
“Kami akan menerapkan tiga strategi dalam mempercepat pemulihan pariwisata yakni dengan inovasi dengan menggunakan teknologi untuk memetakan potensi dan penguatan. Kedua dengan adaptasi dengan penerapan protokol kesehatan, dan ketiga dengan kolaborasi bersama semua pihak,” ujar Sandiaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
