Advertisement
Total Anggaran Penanganan Covid-19 Capai Rp1.035,25 Triliun
Ilustrasi Akuntansi - hartaku.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bambang Pamungkas mengatakan lembaganya mencatat total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp1.035,25 triliun.
"Sumber dana dari APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] sebesar Rp937,42 triliun," katanya pada konferensi pers virtual, Selasa (29/12/2020).
Advertisement
Bambang menjelaskan bahwa dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp86,36 triliun. Lalu dari sektor moneter sebesar Rp6,50 triliun.
Dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) total anggarannya Rp4,02 triliun, sedangkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp320 miliar. Terakhir, dari dana hibah dan masyarakat sebesar Rp625 miliar.
Dalam penanganan khusus pada masa pandemi, BPK memberikan masukan kepada pemerintah agar mengubah Peraturan Presiden 72/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 menjadi undang-undang (UU). Ini agar kekuatan hukum menjadi lebih tinggi.
Di sisi lain, penanganan Covid-19 memiliki beberapa risiko berdasarkan catatan BPK. Pertama, adalah terkait kepatuhan terhadap UU dan ketentuan yang dapat menimbulkan implikasi risiko hukum.
Kedua, risiko strategis dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Ketiga, risiko operasional. Hal ini terkait dengan terkendalanya implementasi kebijakan di lapangan karena kompleksitas sistem.
Keempat, risiko kecurangan dan integritas. Ini yang dialami pemerintah karena adanya tindakan kecurangan, penyalahgunaan, wewenang, penunggang bebas, dan bahaya moral.
"Terakhir risiko keuangan. Sejauh mana pemerintah menjaga ketergantungan pada pembiayaan eksternal," jelas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
