Advertisement
Total Anggaran Penanganan Covid-19 Capai Rp1.035,25 Triliun
Ilustrasi Akuntansi - hartaku.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bambang Pamungkas mengatakan lembaganya mencatat total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp1.035,25 triliun.
"Sumber dana dari APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] sebesar Rp937,42 triliun," katanya pada konferensi pers virtual, Selasa (29/12/2020).
Bambang menjelaskan bahwa dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp86,36 triliun. Lalu dari sektor moneter sebesar Rp6,50 triliun.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) total anggarannya Rp4,02 triliun, sedangkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp320 miliar. Terakhir, dari dana hibah dan masyarakat sebesar Rp625 miliar.
Dalam penanganan khusus pada masa pandemi, BPK memberikan masukan kepada pemerintah agar mengubah Peraturan Presiden 72/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 menjadi undang-undang (UU). Ini agar kekuatan hukum menjadi lebih tinggi.
Di sisi lain, penanganan Covid-19 memiliki beberapa risiko berdasarkan catatan BPK. Pertama, adalah terkait kepatuhan terhadap UU dan ketentuan yang dapat menimbulkan implikasi risiko hukum.
Kedua, risiko strategis dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Ketiga, risiko operasional. Hal ini terkait dengan terkendalanya implementasi kebijakan di lapangan karena kompleksitas sistem.
Keempat, risiko kecurangan dan integritas. Ini yang dialami pemerintah karena adanya tindakan kecurangan, penyalahgunaan, wewenang, penunggang bebas, dan bahaya moral.
Advertisement
"Terakhir risiko keuangan. Sejauh mana pemerintah menjaga ketergantungan pada pembiayaan eksternal," jelas Bambang.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja, Gajinya Tak Main-Main!
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Ini Agenda Wapres Ma'ruf Amin di Jepang
KPK: Hakim Agung Sudradjad Bermain di Banyak Perkara
Daftar 10 Negara dengan Harga BBM Termahal
Advertisement
KPK Ingatkan Penjabat Jangan Korupsi Anggaran untuk Program Kesejahteraan Petani
Ketua MA Berpeluang Diperiksa KPK
Gubernur Lukas Enembe Ajukan Izin Berobat ke Singapura, Ini Kata KPK
Geledah Kantor MA, KPK Amankan Sejumlah Bukti Suap Hakim Agung
Mendag Akan Bikin Marketplace Produk Pertanian
Advertisement
Harga Bensin di Inggris Mulai Turun Menyusul Anjloknya Harga Minyak Mentah
Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
Advertisement
Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
Berita Pilihan
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- BKKBN Bersama Swasta Bersinergi Menurunkan Angka Stunting 14%
- Lama Terhenti, PRGS Siap Dibuka Kembali
Advertisement
Ratusan Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Terima Beasiswa Pendamping PKH
Advertisement
Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang
Advertisement
Berita Populer
- Top 7 News Harianjogja.com Minggu, 25 September 2022
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Tim Bayangan di Kemendikbud Berpotensi Langgar Aturan, Ini Penjelasannya
- Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
- Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Advertisement
Advertisement
