Advertisement
China Kontrol Media Agar Kasus Covid-19 Terlihat Tidak Parah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tingginya kasus Covid-19 membuat Pemerintah China mengontrol ketat penyebaran berita perkembangan wabah penyakit yang disebabkan oleh vierus SARS-CoV-2 tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terlihat lebih parah.
Presiden Xi Jinping dilaporkan memerintahkan para pejabat membungkam berita yang tidak menyenangkan dan mengubah narasi negatif terkait China soal penanganan virus corona. Laporan itu, sebagaimana dikutip dari situs ProPublica.org, Minggu (20/12/2020), mengutip sejumlah dokumen yang diberikan pemerintah China kepada pekerja propaganda dan media lokal.
Advertisement
Sebagai contoh, dokumen itu memerintahkan situs berita di China untuk mengeluarkan push notification atau pemberitahuan langsung terkait kematian Li Wenliang. Li bersama delapan dokter lainnya di Wuhan sempat ditangkap karena membocorkan informasi virus corona di media sosial sekitar Desember 2019.
Li bersama rekan-rekannya berupaya memperingatkan masyarakat bahkan pemerintah terkait potensi merebaknya virus serupa SARS yang saat itu masih misterius.
Alih-alih diapresiasi, Li bersama tujuh dokter lainnya malah dihukum oleh kepolisian Wuhan karena membocorkan informasi tersebut ke media sosial. Kendati demikian, tak lama Li dan tujuh koleganya itu dibebaskan.
Tak lama kemudian Li dinyatakan meninggal dunia pada Februari lalu karena terinfeksi Covid-19.
Kematian Li memicu kritikan dan kecaman masyarakat China bahkan publik internasional terkait kekejaman pemerintahan Xi Jinping untuk membungkam berita yang tidak menyenangkan atau menimbulkan sentimen negatif bagi negaranya.
ProPublica menulis bahwa pemerintah China juga memerintahkan berbagai platform media sosial untuk menghapus nama Li Wenliang dari laman trending topics.
China juga disebut mengerahkan pasukan daring atau buzzer untuk membuat rentetan komentar palsu di berbagai platform media sosial untuk menyetir para pengkritik pemerintah.
Perintah tersebut satu di antara ribuan arahan rahasia pemerintah China yang tertuang dalam sejumlah dokumen lainnya ditinjau oleh ProRepublica dan New York Times.
Dokumen-dokumen itu memaparkan dengan sangat rinci sistem siber yang membantu pemerintah China menggiring dan membentuk opini di dunia maya selama pandemi.
Presiden Xi Jinping disebut membentuk Badan Siber (CAC) pada 2014 sebagai pusat manajemen pemblokiran internet dan propaganda.
ProPublica menuturkan CAC mulai mengontrol ketat aliran informasi soal virus corona pada pekan pertama Januari 2020. Pejabat CAC mewajibkan seluruh portal berita hanya menggunakan data yang dirilis pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
- KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Advertisement