Kota Magelang Minim SDA, Warga Didorong Berinovasi untuk Menopang Ekonomi

Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menerima trofi dan piagam IGA Award, Jumat (18/12/2020) sore. - Ist/dok Prokompim Pemkot Magelang
19 Desember 2020 18:07 WIB Nina Atmasari News Share :

Harianjogja.com, MAGELANG - Masyarakat maupun OPD di Kota Magelang dirorong untuk menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat agar pelayanan dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud dengan baik.

“Kota Magelang itu kecil, tidak memiliki sumber daya alam, hanya mengandalkan sektor jasa sebagai penopang roda perekonomian. Maka semangat membangun kota modern dan cerdas terus dijaga, salah satunya dengan menciptkan berbagai inovasi,” kata Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, seusai menerima trofi dan piagam IGA Award, Jumat (18/12/2020) sore.

Untuk ke-empat kalinya sejak tahun 2017, Kota Magelang meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2020 kategori Kabupaten/Kota Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tinggi, Rencana Pembelajaran Tatap Muka untuk Siswa di Magelang Ditunda

Penghargaan diberikan langsung oleh pejabat perwakilan Kemendagri kepada Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dan para Kabupaten/Kota penerima penghargaan yang sama, di Hotel The Sultan Jakarta.

IGA Award merupakan apresiasi pemerintah terhadap semangat daya upaya serta keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.

“Saya menerima penghargaan ini mewakili masyarakat Kota Magelang yang telah memiliki kemampuan yang secara berkelanjutan mampu mempertahankan prestasi di bidang Inovasi daerah," tambah Sigit.

Baca juga: Kemenpora Berencana Usulkan Atlet dan Pelatih Masuk Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Sigit menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada masyarakat Kota Magelang yang telah mampu berkontribusi nyata dalam mendorong Kota Magelang sebagai Kota yang selalu inovatif.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Magelang, Arif Barata Sakti menambahkan pemberian penghargaan ini berdasarkan Indeks Inovasi Daerah dimana tahun 2020 ini Kota Magelang memperoleh skor 15.256 poin yang berasal dari 91 Inovasi dari Perangkat Daerah dan Masyarakat.

Inovasi tersebut telah teregistrasi di Kemendagri, termasuk inovasi di bidang kesehatan yang telah menjadi inovasi terbaik di KemenPAN RB yaitu Hazmat RSU Tidar Inovasi Pakai Kembali (Hatii Pakkem) dan Sinar Ultraviolet Sterilisasi Masker Higienis dan Aman (Suster Mahisa).

"Ada 7 inovasi yang kita paparkan pada saat proses seleksi, diantara Hatii Pakkem dan Suster Mahisa dari RSUD Tidar, SI SAKTI dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Aplikasi Magelang Cerdas dan IndiGO dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika," papar Arif.

Dikatakan Arif, kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pemanfaatan, memfasilitasi dan menggunakan hasil inovasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah dilaksanakan oleh Pemkot Magelang sejak tahun 2017.

“Kami terus memfasilitasi pengembangan inovasi di Kota Magelang. Semoga di masa yang akan datang meski dalam kondisi pandemi Covid-19, semua elemen masyarakat di Kota Magelang tetap dapat menunjukan dan menghasilkan ide-ide yang dikembangkan menjadi inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Kota Magelang," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Agus Fatoni mengatakan pemberian penghargaan kepada pemda ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap semangat daya upaya serta keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.

"Kemendagri melalui BPP telah melaksanakan tahapan penjaringan berupa penginputan data yang dilakukan pemerintah daerah terhadap penerapan inovasi daerah yang dilaksanakan secara online sejak 14 Mei 2020 melalui aplikasi indeks inovasi daerah Kemendagri," kata Agus.

Pada tahun ini, ajang IGA 2020 diikuti dengan tingkat partisipasi sebesar 89,3 persen atau 484 daerah. Pemerintah Provinsi yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 34 daerah atau 100 persen, kemudian pemerintah daerah kabupaten sebanyak 360 daerah atau 86,7 persen, dan pemerintah kota sebanyak 90 daerah atau 96,7 persen.