Advertisement
Pilkada Berlangsung Ketat, Hakim MK Berharap Tak Ada Gugatan Pilkada
Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) menyaksikan saksi ahli dari pihak termohon diambil sumpahnya saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). - Antara/Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hakim Konstitusi Saldi Isra berharap tidak ada gugatan perselisihan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Saldi mengatakan bahwa dari hasil pemungutan suara pilkada di beberapa daerah pada 9 Desember 2020 lalu menunjukkan adanya beberapa persaingan yang sangat ketat. Dia mencontohkan pemilihan gubernur di Sumatera Barat, selisih persentase antara pasangan calon sekitar 2-3 persen.
Advertisement
"Di Kalimantan Selatan lebih ketat lagi, selisih persentase hanya nol koma sekian persen. Termasuk juga Kalimantan Tengah. Itulah gambaran beberapa pemilihan berlangsung sangat ketat,” kata Saldi dikutip dari laman resmi MK, Sabtu (12/12/2020).
BACA JUGA : Ini yang Akan Dilakukan KPU jika Keputusan Hakim MK
Saldi berharap tidak ada gugatan perselisihan pilkada masuk ke MK. Hal ini demi menghindari kemungkinan penumpukan orang yang bisa menjadi klaster baru di MK.
Kendati demikian, menurutnya harapan ini sulit terjadi karena banyak hal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan hasil pilkada.
Dengan demikian secara faktual dan berdasarkan pengalaman-pengalaman penyelesaian sengketa hasil pilkada sebelumnya, MK melakukan sejumlah perubahan dalam penanganan perkara perselisihan pilkada.
Misalnya, proses pendaftaran perkara diharapkan tidak terjadi penumpukan seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mengajukan pendaftaran permohonan berulang-ulang.
BACA JUGA : Ini Profil Singkat Hakim MK yang Mengadili Sengketa Pemilu
“Makanya sekarang pendaftaran permohonan perselisihan hasil pilkada hanya boleh dilakukan satu kali. Kami di Mahkamah mencoba menyederhanakan hal-hal yang minimal harus dipenuhi dalam proses pendaftaran permohonan,” terang Saldi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
8 Poin Pertemuan Presiden Prabowo dengan Forbes
Gus Falah Sarankan Chairul Tanjung Minta Maaf ke PBNU
Prabowo Perintahkan TNI Kawal Kejaksaan Sita Lahan Sawit Ilegal
Cegah Keracunan, Prabowo Perketat SOP Pelaksanaan MBG
Advertisement
LBH GP Ansor Laporkan Xpose Uncensored Trans7 ke KPI
Samsung Umumkan Pemenang SFT 2025, Ini Daftarnya
Menkeu Purbaya: Danantara Bisa Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Ledakan di Cengkareng, Mabes Polri Terjunkan Tim Puslabfor
KLH: Ada Kelalaian Pabrik Penyebab Cemaran Radioaktif C-137 di Cikande
Advertisement
Hasil Pertemuan Surya Paloh dengan Menhan Sjafrie, Dapat Vitamin
Puluhan Ribu Ton Bom Israel Belum Meledak, Ancam Keselamatan Warga
Stok Beras di Banyumas Aman, Bulog Jamin hingga Awal 2026
Kelangkaan BBM Meluas, SPBU Vivo Ikut Alami Kekosongan Stok Bensin
Pertempuran Sengit Afghanistan-Pakistan Tewaskan Warga Sipil
Advertisement
Reputasi Riza Chalid sebagai Trader Migas Jadi Kunci Kepercayaan
Berita Pilihan
- Ledakan di Cengkareng, Mabes Polri Terjunkan Tim Puslabfor
- Wakil Kepala BGN Ingatkan Program MBG Jangan Berorientasi Bisnis
- Cuaca di Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hari Ini Hujan Ringan
- Pemerintah Bakal Bangun Enam Pusat Perawatan Pesawat Udara Terpadu
- 2.039 Kios Lakukan Kecurangan Penjualan Pupuk, Begini Respons Mentan
Advertisement
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Pastikan Kualitas Produksi MBG, Wali Kota Magelang Tinjau SPPG
- Omah Demamit, Jejak Kolonial yang Masih Tegak di Pundong Bantul
- Cuaca di Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hari Ini Hujan Ringan
- Harga Bawang, Cabai, hingga Telur Kompak Turun Hari Ini
- Purbaya: Ekonomi Tumbuh 5,7 Persen Jika Program Perumahan Berhasil
- Studi Ungkap Risiko Mengkonsumsi Minuman Keras di Usia Muda
- Kawasan Sungai Code Jadi Sasaran Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025
Advertisement
Advertisement
