Menaker Janji Lanjutkan Penyaluran Subsidi Gaji yang Belum Cair

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. - Kemnaker
12 Desember 2020 02:27 WIB Iim Fathimah Timorria News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan terus memproses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) bagi para pekerja pada termin kedua.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya berupaya untuk menyelesaikan penyaluran bantuan subsidi gaji kepada 12,4 juta pekerja/buruh yang terdampak penghasilannya akibat pandemi Covid-19.

"Kita terus mempercepat penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah sampai 12,4 juta penerima sehingga bisa segera diterima oleh para pekerja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," kata Ida di Jakarta pada Jumat (11/12/2020).

Berdasarkan data per 8 Desember 2020, realisasi penyaluran bantuan subsidi gaji pada termin kedua ini telah menjangkau 11.023.780 pekerja/buruh.

Secara rinci, tahap I pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah mencapai 2.177.915 penerima, tahap II 2.711.358 penerima, tahap III sebanyak 3.146.314 penerima, tahap IV mencapai 2.439.982 penerima, dan tahap V mencapai 548.211 penerima.

Adapun besaran anggaran yang telah disalurkan melalui tahap pertama pada termin kedua penyaluran subsidi gaji mencapai Rp2,613 triliun, tahap II Rp3,253 triliun, tahap III sebanyak Rp3,775 triliun, tahap IV mencapai Rp2,927 triliun, dan tahap V mencapai Rp657,853 miliar. Total anggaran yang telah tersalurkan untuk termin 2 adalah Rp13,228 triliun.

"Sampai saat ini, data penyalurannya sudah mencapai sebanyak sebelas juta orang dan proses penyaluran masih berjalan hingga nanti mencapai sekitar 12,4 juta penerima," lanjut Ida.

Untuk memastikan penyaluran BSU tepat sasaran, Ida mengatakan Kemenaker terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di antaranya BPK, KPK, BPKP, DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.

“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK maupun BPKP,” kata Ida.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia