Advertisement
Menlu AS Tuding Mahasiswa China di AS Spionase Inovasi Teknologi
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo tiba di Indonesia, Kamis )29/10/2020). JIBI - Bisnis/Nancy Junita @SecPompeo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menlu Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mendesak perguruan tiinggi di AS untuk meneliti mahasiswa dan beasiswa China di negara itu karena sebagian bertujuan untuk mencuri inovasi dan terlibat kegiatan spionase. Desakan itu disampaikannya saat berpidato selama kunjungan ke Georgia, negara bagian dengan komunitas Asia-Amerika yang sedang tumbuh.
Negara bagian itu bulan depan akan mengadakan dua pemilihan putaran kedua yang akan menentukan partai mana yang mengontrol Senat AS. Pompeo mengatakan bahwa AS harus menyambut orang China yang "benar-benar" ingin belajar di negara itu, tetapi menunjuk pada dua kasus pelajar China yang dituduh sebagai mata-mata dan contoh lain dari Beijing yang melecehkan mahasiswanya di luar negeri.
Advertisement
BACA JUGA : AS Dinilai Tak Mampu Imbangi Pengaruh Dagang China
“Jika kita tidak mendidik diri kita sendiri, jika kita tidak jujur tentang apa yang terjadi, kita akan digurui oleh Beijing,” kata Pompeo dalam pidatonya di universitas Georgia Tech seperti dikutip Aljazeera.com, Kamis (10/12/2020).
"Partai Komunis China tahu tidak pernah bisa menandingi inovasi kita," kata Pompeo.
Karena itu, mereka mengirim 400.000 mahasiswa per tahun ke Amerika Serikat katanya.
Dia memperbarui seruan agar universitas AS menutup semua Institut Konfusius, lembaga yang didanai Beijing yang menawarkan pengajaran bahasa China. Akan tetapi lembaga itu berhati-hati untuk mengikuti kebijakan Beijing tentang topik yang sensitif secara politik.
“Kami membutuhkan administrator untuk menutup Institut Konfusius dan menyelidiki apa yang disebut 'kelompok mahasiswa' yang didukung oleh dana Partai Komjnjs China di kampus mereka,” kata Pompeo.
BACA JUGA : Populasi Melimpah, DIY Siap Ekspor Monyet ke China
Hubungan AS-China memburuk secara tajam dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Presiden Donald Trump melancarkan perang perdagangan dan menuduh Beijing melakukan spionase industri.
Pemerintah juga menempatkan raksasa teknologi China Huawei dalam Daftar Entitas, yang membatasi perusahaan AS untuk berbisnis dengan perusahaan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rencana Evakuasi 1.000 Warga Jalur Gaza ke Indonesia, PBNU: Blunder dan Tidak Tepat
Memperkuat Investasi Infrastruktur Energi, Presiden Prabowo Dekati Turki
Advertisement
Menag Klaim Arab Saudi Bersedia Tambah Alokasi Kuota Petugas Haji Indonesia
Korupsi! Mantan Pemain Timnas U-20 Irfan Raditya Divonis 1 Tahun Penjara
BMKG Nyatakan Puncak Kemarau Mulai Awal Agustus
Advertisement
Polisi Selidiki Dugaan Jual Beli Fasilitas di Rutan Polda Jateng
Kabar Duka! Penyanyi Legendaris Titiek Puspa Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
Advertisement
Berita Pilihan
- Rencana Evakuasi 1.000 Warga Jalur Gaza ke Indonesia, PBNU: Blunder dan Tidak Tepat
- Menag Klaim Arab Saudi Bersedia Tambah Alokasi Kuota Petugas Haji Indonesia
- 7 Orang Rombongan Pengantar Umrah Meninggal karena Kecelakaan di Gresik, Begini Kronologinya
- Polisi Sebut Dokter PPDS Unpad yang Perkosa Keluarga Pasien Punya Kelainan Seksual
- Donald Trump Segera Terapkan Pajak Impor Produk Asal China Menjadi 125 Persen
Advertisement
Laka Laut Meningkat, BPBD Bantul Rancang Aturan Wisatawan Wajib Pakai Pelampung
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 7 Orang Rombongan Pengantar Umrah Meninggal karena Kecelakaan di Gresik, Begini Kronologinya
- KPK Bakal Panggil Ridwan Kamil soal Kasus Korupsi Dana Iklan Bank BJB
- Prihatin Atas Kasus Pemerkosaan Libatkan Dokter, Kemenkes Hentikan Sementara PPDS Anestesi di RSHS Bandung
- Jumlah Pekerja Terkena PHK Meningkat 5 Kali Lipat, Didominasi Sektor Manufaktur
- Kasus Pemerkosaan di RSHS Bandung, Pakar Soroti Perlunya Pengawasan Akses Obat Anestesi
- Viral PHK Massal PT Yihong Novatex Indonesia, Kemenperin Minta Perusahaan Menuntaskan Masalah Sesuai Hukum Indonesia
- Indonesia Berencana Menerima 1.000 Pengungsi dari Jalur Gaza, Menteri Luar Negeri: Ini Bukan Permanen
Advertisement
Advertisement
