Advertisement
Muhammadiyah Desak Presiden Bentuk Tim Independen Ungkap Penembakan 6 Anggota FPI

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengungkap fakta atas dugaan penembakan polisi terhadap enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi pada Senin (7/12/2020) dini hari.
Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqqodas, meminta agar Presiden Joko Widodo tidak hanya mengambil sikap yang minimalis dan formalistik. “Presiden sebagai panglima tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu membentuk satu tim independen yang terdiri dari berbagai pihak,” kata Busyro Muqqodas yang melakukan konferensi pers secara daring dari Yogyakarta pada Selasa (8/12/2020).
Advertisement
Berbagai unsur yang dimaksud seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, unsur masyarakat, serta unsur profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia.
Tim independen nantinya bertugas mengungkap penerapan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus FPI. Usaha ini agar masyarakat memperoleh keterbukaan informasi, bukan hanya dari satu pihak seperti kepolisian. “Ada proses yang menunjukan keterbukaan dan kejujuran,” kata Busyro.
Muhammadiyah juga menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian enam anggota FPI oleh pihak kepolisian. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat peran dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan. Kejadian ini mengartikan bahwa TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utamanya.
Tidak berhenti pada kasus penembakan anggota FPI, tim independen juga perlu mengungkap peristiwa penembakan lain seperti kasus Pendeta Yeremias Zanambani di Papua dan kematian Qidam di Poso. Kematian korban tersebut terjadi tanpa melalui proses hukum.
Busyro juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dengan isu lainnya. Walaupun kasus penembakan anggota FPI perlu diusut dengan tuntas, banyak agenda lain yang perlu perhatian seperti korupsi. “Jangan sampai lengah dengan agenda besar yag lain seperti korupsi yang memiskinkan dan mematikan rakyat,” kata Busyro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kacau! Alat Pemantau Gunung Kelud Senilai Rp1,5 Miliar Dicuri
- Cara Daftar dan Cek Pengumuman Hasil Seleksi PPG 2025
- Sejumlah PR Karding yang Dititipkan kepada Mukhtarudin Sebagai Menteri P2MI
- KPK Usut Dugaan Korupsi pada Pelayanan Publik Lain di Kemenaker
- Bahlil Kirim Tim ke Lokasi Tambang Freeport yang Longsor
Advertisement

Mensos Minta Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat Dampingi Siswa dengan Hati
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- DPR Desak Prabowo Teken Perpres Soal Perlindungan Pekerja Transportasi Online
- Presiden Prabowo Panggil Airlangga, Bahlil hingga Raja Juli ke Istana
- Merasa Omongannya Dipelintir, Purbaya Minta Maaf dan Bakal Berhati-hati
- Longsor, Freeport Indonesia Hentikan Sementara Operasional Penambangan
- Kecam Pemerasan Tarif, BRICS Bakal Lakukan Perlawanan
- Main Domino Bareng Aziz Wellang, Raja Juli Minta Maaf ke Prabowo dan Masyarakat
- Reshuffle Kabinet Jangan Sekadar Kosmetik, Harus Perbaiki Tata Kelola Nasional
Advertisement
Advertisement