Muhammadiyah Desak Presiden Bentuk Tim Independen Ungkap Penembakan 6 Anggota FPI

Logo Muhammadiyah. - Wikipedia
08 Desember 2020 20:17 WIB Sirojul Khafid News Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengungkap fakta atas dugaan penembakan polisi terhadap enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi pada Senin (7/12/2020) dini hari.

Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqqodas, meminta agar Presiden Joko Widodo tidak hanya mengambil sikap yang minimalis dan formalistik. “Presiden sebagai panglima tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu membentuk satu tim independen yang terdiri dari berbagai pihak,” kata Busyro Muqqodas yang melakukan konferensi pers secara daring dari Yogyakarta pada Selasa (8/12/2020).

Berbagai unsur yang dimaksud seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, unsur masyarakat, serta unsur profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia.

Tim independen nantinya bertugas mengungkap penerapan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus FPI. Usaha ini agar masyarakat memperoleh keterbukaan informasi, bukan hanya dari satu pihak seperti kepolisian. “Ada proses yang menunjukan keterbukaan dan kejujuran,” kata Busyro.

Muhammadiyah juga menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian enam anggota FPI oleh pihak kepolisian. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat peran dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan. Kejadian ini mengartikan bahwa TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utamanya.

Tidak berhenti pada kasus penembakan anggota FPI, tim independen juga perlu mengungkap peristiwa penembakan lain seperti kasus Pendeta Yeremias Zanambani di Papua dan kematian Qidam di Poso. Kematian korban tersebut terjadi tanpa melalui proses hukum.

Busyro juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dengan isu lainnya. Walaupun kasus penembakan anggota FPI perlu diusut dengan tuntas, banyak agenda lain yang perlu perhatian seperti korupsi. “Jangan sampai lengah dengan agenda besar yag lain seperti korupsi yang memiskinkan dan mematikan rakyat,” kata Busyro.