Advertisement
Muhammadiyah Desak Presiden Bentuk Tim Independen Ungkap Penembakan 6 Anggota FPI

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengungkap fakta atas dugaan penembakan polisi terhadap enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi pada Senin (7/12/2020) dini hari.
Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqqodas, meminta agar Presiden Joko Widodo tidak hanya mengambil sikap yang minimalis dan formalistik. “Presiden sebagai panglima tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu membentuk satu tim independen yang terdiri dari berbagai pihak,” kata Busyro Muqqodas yang melakukan konferensi pers secara daring dari Yogyakarta pada Selasa (8/12/2020).
Advertisement
Berbagai unsur yang dimaksud seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, unsur masyarakat, serta unsur profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia.
Tim independen nantinya bertugas mengungkap penerapan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus FPI. Usaha ini agar masyarakat memperoleh keterbukaan informasi, bukan hanya dari satu pihak seperti kepolisian. “Ada proses yang menunjukan keterbukaan dan kejujuran,” kata Busyro.
Muhammadiyah juga menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian enam anggota FPI oleh pihak kepolisian. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat peran dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan. Kejadian ini mengartikan bahwa TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utamanya.
Tidak berhenti pada kasus penembakan anggota FPI, tim independen juga perlu mengungkap peristiwa penembakan lain seperti kasus Pendeta Yeremias Zanambani di Papua dan kematian Qidam di Poso. Kematian korban tersebut terjadi tanpa melalui proses hukum.
Busyro juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dengan isu lainnya. Walaupun kasus penembakan anggota FPI perlu diusut dengan tuntas, banyak agenda lain yang perlu perhatian seperti korupsi. “Jangan sampai lengah dengan agenda besar yag lain seperti korupsi yang memiskinkan dan mematikan rakyat,” kata Busyro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement

Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement