IDI Desak Jokowi Hapus Liburan Akhir Tahun
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 2 November 2020. - Youtube Setpres Harianjogja.com, JAKARTA—Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendesak Presiden Joko Widodo menghapus libur akhir tahun. Sebab, selama sepekan terakhir terjadi peningkatan kasus harian Covid-19 yang cukup signifikan.
Ketua PB IDI Daeng M. Faqih berpendapat momentum libur bersama justru bakal memicu kembali lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 di tengah masyarakat. Pendapat itu berdasar pada pengalaman dua kali libur panjang sebelumnya yaitu pada Agustus dan akhir Oktober 2020.
“Kami sebenarnya dari IDI sangat memohon untuk mempertimbangkan, barangkali kebijakan libur bersama, cuti bersama ini, ditiadakan kalau bisa. Karena ini akan memicu lonjakan penularan di masyarakat,” kata Daeng dalam dialog BNPB pada Senin (30/11/2020).
Malahan, PB IDI melaporkan sudah ada 180 dokter yang gugur akibat menangani lonjakan pasien konfirmasi positif Covid-19 hingga akhir November 2020.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat terjadi penambahan kasus positif infeksi virus Corona sebanyak 6.267 per Minggu (29/11/2020). Dengan demikian, cecara total, kasus positif virus Corona mencapai 534.266 orang.
Sementara itu kasus sembuh tercatat sebanyak 3.810 orang, sehingga secara kumulatif menjadi 445.793 orang. Di sisi lain, kasus meninggal bertambah 169 orang, atau secara kumulatif menjadi 16.815 orang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyoroti kasus Covid-19 di Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang mencatat peningkatan drastis dalam beberapa hari terakhir. Presiden pun memerintahkan adanya perhatian khusus dalam penanganan Covid-19 di kedua provinsi tersebut.
“Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” kata Jokowi saat membuka Ratas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/11/2020).
Jokowi juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan kepada para gubernur, bupati dan walikota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayahnya masing-masing yang berkaitan dengan masalah Covid-19 dan permasalahan ekonomi.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
