Advertisement
Ini Alasan Pemprov DKI Tak Bubarkan Kerumunan di Acara Habib Rizieq
Wakil Gubernur DKI dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. - JIBI/Bisnis.com/Aziz Rahardyan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Riza Patria mengungkapkan alasan Pemprov DKI tidak membubarkan kerumunan di acara Maulid Nabi yang diselenggarakan Front Pembela Islam (FPI). Selain perayaan Maulid Nabi Muhammad, pentolan FPI Habib Rizieq Shihab juga menggelar pesta pernikahan putrinya di hari yang sama.
"Apa yang dilakukan tidak mungkin dibubarkan, kalau dibubarkan ada dua potensi negatif. Pertama, terjadi kontak fisik maka terjadi penyebaran virus Corona. Kedua bisa terjadi konflik malah terjadi chaos itu juga tidak baik," ungkap Riza dalam acara Mata Najwa seperti dikutip, Kamis (19/11/2020).
Advertisement
Melihat situasi tersebut, Pemprov DKI mengambil langkah mitigasi dan dilakukan pencegahan. Politisi Partai Gerindra itu diketahui sempat menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan FPI.
Namun, Riza tidak mengetahui akan menghadiri acara Habib Rizieq. Pasalnya, pihak yang mengundangnya justru Habib Ali Abdurrahman Assegaf.
Riza mengaku sudah sering mendapatkan undangan acara Maulid Nabi Muhammad. Karena itu, dia menghadiri undangan tersebut.
"Saya kaget lihat jumlah massa yang banyak karena biasanya acara Maulid Nabi tidak ramai dan menjalankan protokol kesehatan," jelasnya.
Lantaran sudah terlanjur hadir, Riza mengungkapkan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan massa yang hadir maupun penyelenggara untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan.
"Justru pada kesempatan itu saya manfaatkan untuk menyampaikan bahwa harus melaksanakan protokol Covid-19 dan sebagainya. Saya ucapkan juga kepada panitia agar menjaga jarak, agar masker semua dikampanyekan," terangnya.
Terkait dengan masalah pembubaran, Riza mengungkapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan tidak ada kewenangan bagi pemerintah untuk membubarkan suatu acara.
Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Pemprov DKI yakni memberikan himbauan, seperti surat yang sudah kami sampaika. Selain itu pemerintah daerah juga bisa menutup, menyegel tempat usaha, dan lainnya.
"Memang orangnya yang berkumpul mencapai ribuan orang. Makanya, tidak mungkin kami bubarkan," ungkap Riza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Pemkot Jogja Resmi Larang Bus Pariwisata Parkir di TKP Senopati
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- OPINI: Ramadan dan Tren Bio-Hacking
- Pemkot Jogja Siapkan Penataan Fasad Toko di Malioboro
- Daftar Camilan Tinggi Protein Sehat untuk Menahan Lapar Seharian
- Penukaran Uang Baru di Stasiun Jogja Diserbu Penumpang KA
- Trilogi Filosofi Keistimewaan DIY, Kompas Pemerintahan Bumi Mataram
- Bukan karena Perang, Ini Alasan TNI Terapkan Status Siaga 3
- Dana Desa Menyusut, DPRD DIY Soroti Dampak pada Program Kalurahan
Advertisement
Advertisement






