Advertisement
Ini Alasan Pemprov DKI Tak Bubarkan Kerumunan di Acara Habib Rizieq
Wakil Gubernur DKI dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. - JIBI/Bisnis.com/Aziz Rahardyan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Riza Patria mengungkapkan alasan Pemprov DKI tidak membubarkan kerumunan di acara Maulid Nabi yang diselenggarakan Front Pembela Islam (FPI). Selain perayaan Maulid Nabi Muhammad, pentolan FPI Habib Rizieq Shihab juga menggelar pesta pernikahan putrinya di hari yang sama.
"Apa yang dilakukan tidak mungkin dibubarkan, kalau dibubarkan ada dua potensi negatif. Pertama, terjadi kontak fisik maka terjadi penyebaran virus Corona. Kedua bisa terjadi konflik malah terjadi chaos itu juga tidak baik," ungkap Riza dalam acara Mata Najwa seperti dikutip, Kamis (19/11/2020).
Advertisement
Melihat situasi tersebut, Pemprov DKI mengambil langkah mitigasi dan dilakukan pencegahan. Politisi Partai Gerindra itu diketahui sempat menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan FPI.
Namun, Riza tidak mengetahui akan menghadiri acara Habib Rizieq. Pasalnya, pihak yang mengundangnya justru Habib Ali Abdurrahman Assegaf.
Riza mengaku sudah sering mendapatkan undangan acara Maulid Nabi Muhammad. Karena itu, dia menghadiri undangan tersebut.
"Saya kaget lihat jumlah massa yang banyak karena biasanya acara Maulid Nabi tidak ramai dan menjalankan protokol kesehatan," jelasnya.
Lantaran sudah terlanjur hadir, Riza mengungkapkan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan massa yang hadir maupun penyelenggara untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan.
"Justru pada kesempatan itu saya manfaatkan untuk menyampaikan bahwa harus melaksanakan protokol Covid-19 dan sebagainya. Saya ucapkan juga kepada panitia agar menjaga jarak, agar masker semua dikampanyekan," terangnya.
Terkait dengan masalah pembubaran, Riza mengungkapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan tidak ada kewenangan bagi pemerintah untuk membubarkan suatu acara.
Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Pemprov DKI yakni memberikan himbauan, seperti surat yang sudah kami sampaika. Selain itu pemerintah daerah juga bisa menutup, menyegel tempat usaha, dan lainnya.
"Memang orangnya yang berkumpul mencapai ribuan orang. Makanya, tidak mungkin kami bubarkan," ungkap Riza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
Advertisement
DLH Gunungkidul Anggarkan Rp160 Juta untuk Pakan Monyet
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Hibah Pariwisata Sleman, Saksi Akui Tak Ikut Rumuskan Aturan
- Persib Kecam Ancaman Pembunuhan terhadap Keluarga Thom Haye
- DPRD DIY Siapkan Rp1 Miliar untuk Kajian Renovasi Mandala Krida
- Salmon dan Ayam, Pilihan Protein Sehat untuk Jantung dan Otot
- LBSO PWA DIY Raih Juara Umum FESIBA 2025 dan Perkuat Dakwah Kultural
- Surplus Beras Kulonprogo 2025, Produksi Padi Tembus 60.895 Ton
- Marc Marquez Waspadai Kebangkitan Rival di MotoGP 2026
Advertisement
Advertisement




