Rizieq Shihab Tawarkan Rekonsiliasi, Pengamat: Jangan Jadi Kompromi Politik
Habib Rizieq Shihab mengepalkan tangan setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (10/11/2020). Kedatangannya disambut oleh ribuan simpatisan dari berbagai daerah di Indonesia. - JIBI/Bisnis.com/Himawan L Nugraha Harianjogja.com, JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengajukan rekonsiliasi dengan pemerintah dan mengajukan sejumlah syarat, salah satunya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Pengamat mengingatkan upaya damai ini tidak hanya menjadi kompromi politik.
Pengamat Politik Karyono Wibowo mengatakan upaya rekonsiliasi sejatinya diperlukan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara penguasa dengan Rizieq Shihab dkk.
Rekonsiliasi atau upaya damai ini menurutnya harus memiliki urgensi dan kerangka khusus. Namun langkah ini tidak mudah untuk diwujudkan. Pasalnya harus ada kemauan kuat dari kedua pihak berseteru.
“Masalahnya, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu,” katanya kepada JIBI, Kamis (12/11/2020).
BACA JUGA: Habib Rizieq Ingin Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Ini Syaratnya
Dia mewanti-wanti rekonsiliasi yang ditujukan untuk mengakhiri konflik malah akan menjadi kompromi politis di kalangan elite. Upaya damai seperti ini diyakini tidak akan menyelesaikan akar persoalan.
Karyono menerangkan wacana rekonsiliasi salah kaprah pernah didengungkan saat Pilpres 2019 yang berujung rusuh. Kondisi itu membuat pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai pemenang berkenan merangkul Prabowo Subianto.
Upaya merangkul lawan politik itu menurutnya menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan dalih "the winner doesn't take it all”. Pemenang tidak mengambil semuanya.
Akan tetapi pada akhirnya Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sekadar koalisi.
“Dari fakta empirik ini, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Habib Rizieq Shihab (HRS), maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat. Mungkin lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif,” jelasnya.
Apabila pemerintahan Jokowi - Ma'ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu Rizieq Shihab, Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau sosok yang dipandang bisa berperan sebagai utusan.
“Jika hanya untuk merangkul HRS atau kubu oposisi namanya bukan rekonsiliasi nasional. Karena rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa.”
BACA JUGA: Habib Rizieq Tawarkan Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Istana: Tidak Perlu
Rizieq Shihab memberi syarat bagi pemerintah bila ingin melakukan rekonsiliasi. Dia meminta rezim terlebih dulu setop kriminalisasi ulama dan aktivis.
Rizieq mengatakan bahwa pihaknya menerima ajakan rekonsiliasi. Akan tetapi pemerintah diminta menunjukkan niat baik dengan membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang masih di balik jeruji besi.
“Kita siap kapan saja, tapi setop dulu kriminalisasi ulamanya. Setop dulu kriminalisasi aktivisnya. Tunjukan dulu niat baik. Kalau mau dialog mau rekonsilisasi ahlan wa sahlan. Kita siap dialog kita siap damai kita siap hidup tanpa kegaduhan,” katanya melalui siaran Front TV, Kamis (12/11/2020).
Secara khusus, Rizieq meminta pemerintah membebaskan para ulama yang ditahan, seperti Abu Bakar Baasyir, Habib Bahar bin Smith dan Anton Permana, serta para buruh hingga mahasiswa dan pelajar yang ditahan aparat.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
