Advertisement
Ketua MPR Minta Data Penerima Bansos Diperbaiki Agar Tepat Sasaran
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. - ANTARA/ HO MPR RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Dampak pandemi Covid-19, Pemerintah menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Sosial mengevaluasi dan memperbaiki data penerima bantuan sosial sembako mau pun tunai agar lebih tepat sasaran.
"Kami mendorong pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki data penerima bantuan sosial, agar penerima bantuan sosial merata dan tepat sasaran serta bermanfaat membantu masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/10/2020).
Advertisement
Baca juga:Dewi Latifah Manfaatkan BPJS Kesehatan untuk Pemeriksaan Gigi
Ia pun mengapresiasi Kemensos yang telah menyampaikan bantuan sosial untuk masyarakat yang sangat membutuhkan karena mendapat tekanan ekonomi selama pandemi COVID-19, misalnya karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan masih kesulitan mencari pekerjaan baru.
Untuk itu, politisi Golkar itu mendorong pemerintah tetap menganggarkan bantuan sosial untuk masyarakat sampai Indonesia dapat mengatasi penyebaran COVID-19 serta menangani tekanan ekonomi.
Ada pun Kementerian Sosial sebelumnya telah mengakui terdapat warga yang dinilai berkecukupan dari segi finansial tetap mendapat bansos karena terdapat inclusive exclusive error dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Prosedur untuk memperbaiki data tersebut harus melalui RT, RW, lurah hingga wali kota/bupati dan gubernur.
Baca juga: Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Difokuskan pada Sektor UMKM
Meski terdapat kesalahan, Kemensos meyakini jumlahnya tidak besar karena berdasarkan data DTKS yang dikembangkan Kemensos sejak 2011, terdapat 92,3 juta orang atau 29 juta keluarga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial.
Sementara bantuan khusus dampak COVID-19 yang disalurkan Kemensos melalui Program Sembako Jabodetabek untuk 19 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta bansos tunai KPM non Jabodetabek 9 juta KPM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Tersedia di PJR Temon, Selasa 15 Juli 2025
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
