Advertisement
Dituding Menjilat ke Jokowi, Ini Jawaban Mantan Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean
Ferdinand Hutahaean - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politisi Ferdinand Hutahaean hengkang dari Partai Demokrat karena perbedaan prinsip. Namun, banyak pihak menudingnya sebagai ‘penjilat’ pemerintah.
Untuk membuktikan tudingan itu salah, Ferdinand Hutahaean bercerita bahwa pada 2012 dirinya sangat gencar mendorong Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, untuk maju dalam Pilpres 2014.
Advertisement
Namun, karena ada perbedaan prinsip terkait subsidi dan pembangunan infrastruktur, Ferdinand akhirnya memutuskan pergi.
“Perbedaan prinsip sy dulu 2 hal: 1. Sy setuju Subsidi dicabut dgn catatan 50 T dialokasikan utk BPJS.
2. Sy menolak tol sumatera dan lbh baik bangun rel kereta dr Aceh hingga Lampung.
Yg ke 1, sy benar, BPJS terganggu, yg ke 2 sy salah, ternyata tol itu jg berguna skrg,” cuitnya melalui akun pribadinya @ferdinandhutahaean3, Minggu (11/10/2020).
Menurut Ferdinand Hutahaean, jika benar dirinya penjilat pemerintah maka kemungkinan besar saat ini dirinya telah menjadi pejabat.
“Kalau sy punya mental penjilat, harusnya 2014 Jokowi sy jilat dan puja puji, sdh pasti sy jd pejabat. Tp tdk kan? Sy pergi utk sebuah prinsip,” cuitnya kemudian.
Seperti diberitakan sebelumnya, pria kelahiran Sumatra Utara ini kini tak lagi terdaftar sebagai kader Partai Demokrat setelah partai tersebut memutuskan menolak UU Cipta Kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Masuk Makkah Tanpa Izin Haji Terancam Denda Ratusan Juta
Bareskrim Tindak Tegas Penjual Phishing Tools Lintas Negara
Indonesia Protes Keras Spanduk Israel di RS Gaza
KPK Usut Suap Kereta Api Mantan DPR Sudewo
Advertisement
YouTube Patuhi PP Tunas Nonaktifkan Akun Anak
Peserta UTBK Undip Semarang Kena Tipu Alat Palsu
Pelajar SMK Magetan Hilang Diduga Tercebur Bengawan
KPK Usut Surat Resign Bupati Tulungagung Peras OPD
Pemerintah Pertimbangkan Perluas Kuota PBI JKN ke 120 Juta
Advertisement
20 SPPG MBG Banten Ditutup, Dapur Tak Standar
Sidang Chromebook Tertunda, Tim Hukum Nadiem Absen
Akun Logistik Palsu Menipu, Kerugian Tembus Triliunan
BGN Minta Kepala Daerah Kawal Rantai Pasok Program MBG
Jawab Kebutuhan Moms, Lilla Ekspansi ke Jogja
Advertisement
Patroli Kapal AS di Selat Malaka Sesuai Hukum Internasional
Berita Pilihan
Advertisement
Pelajar di Bantul Tewas, Polisi Buru 5 DPO, Salah Satunya Ketua Geng
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pengeroyokan Remaja di Bantul, Motif Diduga Rivalitas Geng
- Aturan Baru Pajak Mobil Listrik Berlaku, Industri Diminta Tetap Tumbuh
- Indonesia Protes Keras Spanduk Israel di RS Gaza
- Polisi Buru 5 Anggota Geng Remaja Tewaskan Pelajar Bantul
- Pemda Punya Peluang Investasi Kendaraan Listrik
- KPK Usut Suap Kereta Api Mantan DPR Sudewo
- MA Tolak Kasasi Terpidana Penipuan Jual Beli Perusahaan di Bantul
Advertisement
Advertisement
