Wamenaker Kena OTT KPK, Ini Profilnya
Immanuel Ebenezer merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya juga menjadi ketua umum Kelompok Relawan Prabowo.
Ferdinand Hutahaean/Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA - Politisi Ferdinand Hutahaean hengkang dari Partai Demokrat karena perbedaan prinsip. Namun, banyak pihak menudingnya sebagai ‘penjilat’ pemerintah.
Untuk membuktikan tudingan itu salah, Ferdinand Hutahaean bercerita bahwa pada 2012 dirinya sangat gencar mendorong Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, untuk maju dalam Pilpres 2014.
Namun, karena ada perbedaan prinsip terkait subsidi dan pembangunan infrastruktur, Ferdinand akhirnya memutuskan pergi.
“Perbedaan prinsip sy dulu 2 hal: 1. Sy setuju Subsidi dicabut dgn catatan 50 T dialokasikan utk BPJS.
2. Sy menolak tol sumatera dan lbh baik bangun rel kereta dr Aceh hingga Lampung.
Yg ke 1, sy benar, BPJS terganggu, yg ke 2 sy salah, ternyata tol itu jg berguna skrg,” cuitnya melalui akun pribadinya @ferdinandhutahaean3, Minggu (11/10/2020).
Menurut Ferdinand Hutahaean, jika benar dirinya penjilat pemerintah maka kemungkinan besar saat ini dirinya telah menjadi pejabat.
“Kalau sy punya mental penjilat, harusnya 2014 Jokowi sy jilat dan puja puji, sdh pasti sy jd pejabat. Tp tdk kan? Sy pergi utk sebuah prinsip,” cuitnya kemudian.
Seperti diberitakan sebelumnya, pria kelahiran Sumatra Utara ini kini tak lagi terdaftar sebagai kader Partai Demokrat setelah partai tersebut memutuskan menolak UU Cipta Kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Immanuel Ebenezer merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya juga menjadi ketua umum Kelompok Relawan Prabowo.
Istana membantah isu pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah menegaskan belum ada rencana pergantian Menkeu.
Terapi kanker kini makin presisi. Tes genetik dan teknologi NGS membantu dokter menentukan pengobatan yang tepat bagi pasien kanker.
KPK mengungkap GST memakai rekening nomine untuk menampung uang hasil dugaan pemerasan pengurusan KITAS dan KITAP warga negara asing.
DPMPTSP Kota Jogja mempermudah pengurusan PBG melalui konsultasi online, layanan tatap muka, dan Bazar Reaksi Cepat PBG.
Menag Nasaruddin Umar mendorong penguatan ekosistem halal di Yogyakarta yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi menuju peradaban global.