MBG Diklaim Perkuat Ketahanan Pangan, Pengamat Soroti Tantangannya
Pemerintah mengintegrasikan MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk ketahanan pangan. Pengamat menilai tata kelola dan keamanan pangan masih menjadi tantanga
Siswa SD didampingi orang tua melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan sistem daring pada hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (13/7/2020). Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan menginstruksikan sekolah untuk melakukan sistem PJJ di awal tahun ajaran baru hingga September mendatang sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah./Antara-Feny Selly
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah membagikan kuota internet gratis kepada 27,3 juta orang melalui dua tahapan selama September 2020.
“Kan 2 tahap ya September ini, kami sudah men-deliver sebanyak 27.305.495 nomor dari sekian provider,” kata Plt. Kepala Pusdatin Kemendikbud Hasan Chabibie dalam konferensi pers, Selasa (29/9/2020).
Hasan menegaskan Kemendikbud tidak bekerja sama secara khusus dengan penyedia operator tertentu, sehingga semua operator mendapatkan kuota yang sama dan dengan harga yang sama.
“Semua terlibat, tidak ada yang diistimewakan, tidak perlu mengganti kartu eksisting dengan yang baru dan sebagainya,” ujarnya.
Kendati demikian, jumlah kuota yang sudah disalurkan masih jauh dari total peserta didik yang ada. Berdasarkan data Dapodik, ada 44 juta siswa, 8 juta mahasiswa, 3,3 juta guru, dan 250.000 dosen di Indonesia yang hampir seluruhnya perlu menggunakan menggunakan internet untuk belajar selama pandemi.
“Kami tidak serta merta menutup pendaftaran. Kesempatan masih terus terbuka untuk mereka yang belum mendapat bantuan. Pastikan nomor yang didaftarkan aktif, dan digunakan secara rasional, misalnya satu nomor orang tua dipakai 3 - 5 anak tidak apa-apa, tapi kalau sampai 100 anak ya tidak bisa,” imbuh Hasan.
Kemudian, pastikan Kepala Sekolah atau penanggung jawab satuan pendidikan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk memastikan nomor yang didaftarkan oleh satuan pendidikan sudah benar.
“SPTJM harus ditandatangani Kepala Sekolah dan dibubuhi materai 6.000. Ini semua kami cek satu persatu, jadi mungkin yang belum dapat bisa mengecek apakah SPTJM-nya sudah benar atau memang masih dalam proses di Kemendikbus,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Pemerintah mengintegrasikan MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk ketahanan pangan. Pengamat menilai tata kelola dan keamanan pangan masih menjadi tantanga
Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari sekolah dasar hingga PTN dengan penerapan bertahap dan penyesuaian ruang fiskal.
DPR meminta Komisi XIII mendalami temuan Ombudsman soal fasilitas berstandar apartemen di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Kasus kebakaran di Bantul mencapai 326 kejadian hingga 21 September 2026. Karhutla melonjak dan menjadi pemicu utama kenaikan kasus.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp967 juta untuk memperbaiki jalan depan Pasar Ngawen sekaligus membangun drainase agar tak mudah rusak.
KPK menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur terkait kasus dugaan korupsi ATR/BPN yang bermula dari OTT pengurusan HGB PT Summarecon Agung.