Advertisement
Ini Hukuman Bagi Paslon yang Melanggar Protokol Covid-19 Saat Kampanye
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, PANGKALPINANG-Peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye bisa dijatuhi sanksi.
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), menegaskan akan memberikan sanksi tegas pada pasangan calon (paslon) kepala daerah yang ikut kompetensi Pilkda 2020, jika melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Advertisement
Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, sanksi tersebut bisa berupa teguran, administratif dan pembubaran massa.
"Sanksi administratif pasti ada, peringatan dan ditambahi pembubaran kegiatan bagi peserta kampanye yang melanggar protokol kesehatan Covid-19," kata Abhan, usai menghadiri deklarasi pemilu damai, di Pangkalpinang, Jumat (25/9/2020).
Tak cuma itu, paslon yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 juga bisa dikenakan sanksi pidana. "Ada juga sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018," ujarnya.
Abhan menambahkan, Tim Gakkumdu juga akan menindak secara pidana bagi paslon yang kedapatan mempraktekkan politik uang (money politik) untuk mencari suara.
"Jika terbukti dilakukan para paslon melakukan money politik sanksi bisa pidana dan administratif dengan sifat atau kualifikasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) bisa sampai diskualifikasi," tukasnya.
Artikel ini telah tayang di Okezone.com berjudul "Ini Sanksi bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan saat Kampanye"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Skandal Upeti Polisi Malaysia, Terima Suap Lindungi Bisnis Ilegal
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Kuota Haji ke Pengurus PBNU
Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Sisir Kantor Pusat Ditjen Pajak
Eks Pengawal Maduro Diangkat Jadi Menteri di Venezuela
Advertisement
Kim Jong Un Rombak Pengawal, Khawatir Skenario Ukraina
BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
KPK Periksa Aizzudin PBNU dalam Kasus Kuota Haji Yaqut
KPK Geledah Kantor DJP Kemenkeu Terkait Kasus Suap Pajak
Kemenhut Siapkan Rehabilitasi Hutan Pascabencana di Sumatera
Advertisement
Puan Tegaskan KUHP dan KUHAP 2026 Jadi Tonggak Demokratisasi Hukum
Kongres AS Usulkan Aneksasi Greenland Jadi Negara Bagian
BMKG Deteksi Tekanan Rendah, Cuaca Ekstrem Mengintai NTB
Zulhas Apresiasi Terobosan Mentan Turunkan Harga Pupuk
Megawati Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD
Advertisement
Bajak Laut Culik 4 WNI dari Kapal Ikan di Perairan Gabon
Berita Pilihan
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
Advertisement
Pos Damkar Bokoharjo Sleman Rampung Dibangun, Belum Bisa Beroperasi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Persija Kutuk Rasisme terhadap Allano Lima Usai Lawan Persib
- Program Strategis Nasional di Bantul Mulai Beroperasi
- Upah 40 Hari, Pemuda Nepal Berebut Jadi Polisi Pemilu
- Ikuti Jejak Indonesia, Malaysia Blokir Grok
- Hadapi Rusia, Inggris Siapkan Rudal Nightfall untuk Ukraina
- DKP Bantul Targetkan Produksi Ikan Naik 25 Persen Tahun Ini
- Proyek Prioritas Nasional di DIY Terus Dikebut Pemda
Advertisement
Advertisement
