MAKI Bongkar Istilah King Maker dalam Kasus Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking

Newswire

Senin, 21 September 2020 - 11:37 WIB

Nina Atmasari

MAKI Bongkar Istilah King Maker dalam Kasus Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking

Jaksa Pinangki (kanan) saat berfoto bareng dengan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking (kiri). - istimewa/Suara.com

Harianjogja.com, JAKARTA - Sebuah istilah diungkap oleh Masyarakat Indonesia Anti Korupsi (MAKI). Berdasar salah satu bukti dugaan percakapan antara tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, MAKI menyebut sebuah istilah yakni King Maker.

Bukti-bukti itu, berupa percakapan melalui pesan WhatsApp terkait perbicangan penerbitan Fatwa Hukum di Mahkamah Agung (MA).

PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional

"Untuk pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan istilah Bapakku dan Bapakmu dan istilah King Maker, maka bersama ini dipublikasikan poto dari print-out sebuah narasi yang diduga percakapan melalui sarana WA (WhatsApp) antara PSM (Pinangki) dan ADK (Anita) dalam melakukan pengurusan Fatwa untuk membantu pembebasan JST (Djoko) dari perkara yang membelitnya berupa penjara dua tahun atas perkara dugaan korupsi cesie hak tagih bank Bali," kata Kordinator MAKI, Boyamin Saiman melalui keteragannya, Senin (21/9/2020).

Salah satu bukti percakapan yang dibeberkan boyamin yakni :

Pinangki : "Bapak saya berangkat ke puncak tadi siang jam 12"

Anita Kolopaking : "Pantesan bapak jadi tidak bisa hadir"

Pinangki : "Bukan itu juga bu"

Pinangki : "Karena King Maker belum clear juga"

Boyamin menyebut salah satu bukti yang dibeberkannya ini, sudah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (18/9/2020) lalu.

"Bahwa print out seluruh dokumen terdiri 200 halaman tersebut telah diserahkan kepada KPK dan Kami telah melakukan penjelasan kepada KPK disertai tambahan dokumen lain dan analisa yang relevan," ucap Boyamin.

Boyamin mengharapkan bahan-bahan itu, semestinya dapat digunakan KPK untuk melakukan kembali supervisi dalam gelar perkara bersama-sama Bareskrim dan Kejagung.

"Kami tetap meminta KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan baru atas bahan materi Bapakku dan Bapakmu dan Kingmaker dikarenakan telah terstruktur, Sistemik dan Masif. Atas perkara rencana pembebasan JST (Djoko Tjandra)," tutup Boyamin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Suara.com