Epidemiolog Kritik Penunjukan Luhut Binsar untuk Tangani Corona

Harianjogja.com, JAKARTA--Penunjukan Luhut Binsar untuk memimpin penanganan peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi di sembilan provinsi menuai kritik.

Pakar Epidemiolog mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar memimpin penanganan peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi di sembilan provinsi.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman berpendapat dalam sejarahnya Indonesia menghadapi pandemi, Kementerian Kesehatan lah yang berada di garis terdepan. Pengendalian pandemi dalam suatu negara tak bisa dilepaskan dari sistem kesehatan.

"Jadi artinya leading sectornya ya harus Kementerian Kesehatan, itu amat sangat logis," kata Dicky saat dihubungi Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Jumat (18/9/2020).

Selain Luhut, Jokowi juga menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo. Bagi Dicky kedua orang tersebut pasti memiliki kemampuan untuk menghadapi sebuah krisis mengingat mereka berlatar belakang militer.

Namun menurutnya tak bisa lantas ditunjuk untuk menekan kasus Covid-19, bahkan di sembilan provinsi.

"Seperti misalnya apa Pak Doni tidak punya kemampuan untuk melead dalam situasi krisis? Ya ada kan dia di tentara, dididik terus juga (menjabat) di BNPB. Tetapi ini pandemi," tuturnya.

"Ini pandemi, bahwa dia krisis tapi ini adalah permasalahan yang membutuhkan sektor dan sistem kesehatan untuk menanganinya mengendalikan menjadi leading sectornya," tambahnya.

Jokowi sebelumnya menunjuk Menko Luhut untuk mendampingi Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menangani kasus corona di sembilan provinsi yang meningkat tajam.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, Luhut dan Doni nantinya akan membantu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada menko marves Yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan," ujar Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (15/9/2020).

Kesembilan provisi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua serta Bali.

Wiku menuturkan, pelibatan Luhut dan Doni Monardo diharapkan dapat mengendalikan kasus Covid-19 dengan tiga fokus utama yaitu menurunkan penambahan kasus, meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian provinsi-provinsi tersebut.

"Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian nomor 1, nomor 2 adalah peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian," tutur dia.

Wiku menuturkan, Presiden Jokowi memberi target kepada Doni dan Luhut agar dapat mengendalikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi itu dalam dua minggu ke depan.

"Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu 2 minggu kedepan," ucap dia.

Luhut Mengerti?

Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk Menko Luhut untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi di Indonesia sebagai keputusan yang salah.

Pandu mengatakan seharusnya Jokowi menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai orang yang kompeten di bidang kesehatan untuk memimpin penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Ya itu kan penugasan Luhut, seharusnya yang ditugaskan kementerian yang bertanggung jawab sesuai tupoksinya (Kemenkes). Memangnya Pak Luhut ngerti? ya ngerti, ngerti merintah, tapi dia kan tentara," kata Pandu dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).

Menurutnya kebijakan yang ditempuh saat ini menggunakan pendekatan militerisme untuk mendisiplinkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan dengan pendekatan kesehatan masyarakat.

"Jadi sekarang ini manajemennya, kalau kita lihat rencananya operasi, bahasa operasi yustisi, operasi ini itu, ini bahasa militer, ini tidak bisa seperti itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Pandu menilai pandemi ini akan terus berlarut-larut terjadi di Indonesia jika penanganan yang dilakukan pemerintah tetap seperti ini.

"Selama pemerintahan Pak Jokowi ini beliau akan menghadapi pandemi dan dampaknya, kalau pandeminya bisa diselesaikan sampai 2022, dampaknya akan sampai panjang sekali, sampai presiden yang akan datang juga masih menghadapi dampak dari pandemi ini, makanya jangan jadi presiden dulu, berat bebannya," pungkas Pandu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Suara.com