Advertisement
Ini Alasan Kementerian Sri Mulyani Cekal Bambang Trihatmodjo

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan angkat bicara ihwal gugatan yang dilayangkan oleh Bambang Trihatmodjo.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa pihak Kemenkeu hanya dilimpahi kewenangan untuk menagih piutang dari Putra presiden ke-2 RI itu. Dia juga belum menjelaskan secara rinci kronologi pencekalan Bambang serta jumlah utang yang harus dibayarkan oleh saudara kandung Tommy Suharto itu.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
"Untuk piutangnya dari Setneg, kami belum dapat menyampaikan. Kita fokus pada upaya gugatan dan pencegahan yang telah dilakukan saja," kata Yustinus kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, Kamis (17/9/2020).
Yustinus mengatakan gugatan yang dilayangkan Bambang merupakan hal biasa. "Kalau gugatan kan hal yang biasa, harus dihadapi sesuai ketentuan yang berlaku," kata
Dia mengatakan bahwa pihaknya bakal menunggu informasi atau pemberitahuan terkait gugatan tersebut dari PTUN. "Jadi langkah hukum Kemenkeu, menunggu informasi atau pemberitahuan dari PTUN," kata Yustinus.
Seperti diketahui, Bambang Triatmodjo mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan suami Mayangsari itu terdaftar dengan nomor 179/G/2020/PTUN.JKT. Berdasarkan situs resmi PTUN Bambang mengajukan gugatan pada 15 September 2020 lalu.
Gugatan Bambang diajukan lantaran pencekalan dirinya oleh Menteri Keuangan terkait SEA games 1997. Dalam gugatannya, Bambang meminta majelis Hakim PTUN agar Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Dia juga meminta agar hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Bambang Trihatmodjo selaku Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.
"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara," seperti dikutip dari laman resmi PTUN.
Diketahui, Bambang pernah mengampu jabatan sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX tahun 1997. Bambang bertanggung jawab menyediakan seluruh fasilitas penyelenggaraan SEA Games.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Nasabah KSP Indosurya Orang Tajir Semua, Dana yang Disetor Rp4,6 Miliar/Orang
- Momen Spesial, Harris Solo Tawarkan Romantic Rendezvous on Valentine Day
- Pesona Pagi di Tunggur, Desa Indah Dikelilingi Bukit di Slogohimo Wonogiri
- Hasil Thailand Masters 2023 Terbaru: 4 Ganda Indonesia Melaju ke Babak Kedua
Advertisement
Berita Pilihan
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
- Jokowi dan Anies Baswedan Diduga Saling Sindir di Instagram
- Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
- Cerita Mbak Niken Klaten Hilang 2 Bulan: Motor Dibawa Cowok, Pulang Naik Ojek
Advertisement

Masalah Sampah Tak Kunjung Usai, Masyarakat Perlu Memilah Sampah di Rumah
Advertisement

Orang Jogja Wajib Tahu! Ini Arti 4 Prasasti yang Tertempel di Tugu Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Akan Rampungkan 30 Proyek Strategis Nasional Rp360 Triliun Tahun Ini
- Ibu Negara Iriana Borong Tas hingga Daster di Pasar Beringharjo
- Motor Ditemukan di Pasar, Gadis Asal Boyolali Akhirnya Pulang ke Rumah
- Jokowi dan Anies Baswedan Diduga Saling Sindir di Instagram
- Kembali Diberlakukan, Tilang Manual Sasar 3 Pelanggaran Ini
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
- SMART Preschool Meriahkan Imlek 2023
Advertisement
Advertisement