Advertisement
KPU Perpanjang Pendaftaran Peserta Pilkada, Ini Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan opsi perpanjangan masa pendaftaran Pilkada 2020 sebagai ikhtiar mengantisipasi adanya calon tunggal.
"Karena Mahkamah Konstitusi memutuskan pada tahun 2015, apabila di sebuah daerah hanya ada satu pasangan calon, itu boleh dilanjutkan setelah KPU dengan sungguh-sungguh mengupayakan pasangan calon itu tidak hanya satu," kata Arief dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020) malam.
Advertisement
Sejak Keputusan MK itu diberlakukan, KPU juga sudah mulai memberlakukan peraturan untuk memperpanjang atau membuka kembali masa pendaftaran pasangan calon untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.
BACA JUGA : Pendaftaran Pilkada Banyak Langgar Protokol Kesehatan
"KPU mengatur agar ada kemungkinan pasangan calon yang mendaftar atau berkompetisi di wilayah tersebut itu lebih dari satu pasangan calon.Itu memang diatur dalam regulasi kami," kata Arief.
Sontak pernyataan Ketua KPU diinterupsi oleh anggota Komisi II DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Anggota DPR, yang baru mulai bergabung per hari ini di Komisi II itu, mempertanyakan mengapa ada perbedaan persepsi antara KPU Pusat dan daerah.
"Ini 'kan ada tafsir dari beberapa anggota KPU di daerah ini. Mereka mengatakan surat dukungan partai politik itu tidak bisa dicabut lagi, padahal ini nanti ada masa perpanjangan [pendaftaran pilkada]," kata Saleh.
Menurut Saleh, ada ketua KPU daerah di Sumatera Utara mengatakan bahwa partai politik hanya boleh menarik dukungannya terhadap salah satu calon yang berkontestasi di Pilkada Serdang Bedagai jika pasangan calon mengizinkan parpol tersebut menarik dukungan.
"Ini yang seharusnya dipertegas dalam rapat ini supaya tidak ada yang multitafsir. Dengan demikian, kami bisa berbuat adil terhadap mereka yang sedang berkompetisi," kata Saleh.
Ketua KPU Arief Budiman menyatakan boleh mengubah komposisi dukungan partai politik di dalam kontestasi pilkada nanti. “Namun, dengan syarat, calon yang berkompetisi hanya satu dalam pilkada tersebut."
BACA JUGA : Pilkada Serentak 2020, Total 687 Bapaslon sudah Mendaftar
Selain itu, kata Arief, perubahan komposisi parpol pendukung itu dibolehkan apabila partai pendukung pasangan calon kepala daerah yang tersisa itu tidak mencukupi sekurang-kurangnya 20 persen jumlah kursi DPRD.
"Kalau kurang, boleh. Akan tetapi, kalau lebih, komposisi yang tersisa itu lebih dari 20 persen, dia [pasangan calon kepala daerah] itu harus mendaftar sendiri [jalur perorangan]," kata Arief.
Tarik Dukungan Parpol
Dia pun mengatakan bahwa regulasi KPU juga memungkinkan apabila parpol yang sudah mengusung satu pasangan calon kemudian menarik dukungan apabila jumlah suara DPRD yang tersisa itu tepat 20 persen.
"Secara regulasi kita memungkinkan. Akan tetapi, ini hanya terjadi pada daerah dengan calon tunggal. Tidak untuk daerah lain, misalnya, sudah ada yang [paslon] mendaftar lebih dari satu, tetapi parpol melihat di daerah dengan calon tunggal boleh tarik dukungan, terus di daerah yang lebih dari satu ikut-ikut menarik dukungan," kata Arief.
Klausul parpol menarik dukungannya tersebut, kata Arief, hanya boleh dilakukan setelah lewat masa pendaftaran pilkada yang pertama (4 sampai 6 September) saja.
Dengan demikian, kalau ada parpol yang memindahkan dukungannya dari satu bakal pasangan calon kepada bakal pasangan calon lain pada tahapan pendaftaran pilkada yang pertama, hal itu dibolehkan sepanjang parpol tersebut menarik dukungannya untuk pasangan calon yang didukung pertama.
BACA JUGA : Daftar Pilkada, Sri Muslimatun Incar Kemenangan Satu Putaran
"Nah, tanggal 6 [akhir masa pendaftaran] barulah disimpulkan kalau di daerah itu hanya mengusung pasangan calon tunggal. Maka, KPU melakukan tahapan penundaan, lalu melakukan sosialisasi, kemudian membuka pendaftaran kembali," kata Arief.
Arief mengatakan bahwa istilahnya bukan KPU memperpanjang pendaftaran, melainkan membuka pendaftaran kembali. Ia menjelaskan bahwa peraturan KPU memang mengatur hal tersebut untuk mengupayakan prasyarat dari Mahkamah Konstitusi bahwa KPU harus sungguh-sungguh mengupayakan tidak terjadi pencalonan tunggal di dalam pemilihan umum.
Namun, dia juga tidak mengesampingkan adanya varian persoalan yang menyebabkan terjadinya multitafsir di lapangan. "Oleh karena itu, kalau ingin kami menjawab kasus per kasus tentu kami akan senang apabila diberi informasi, data kasus per kasus. Kami bisa menjawab detail kasus per kasus," kata Arief.
Arief menyebut ada 28 daerah kabupaten/kota yang hanya memiliki satu bakal paslon. Oleh karena itu, KPU memutuskan membuka kembali pendaftaran.
"Nah, 28 kabupaten/kota tercatat memiliki satu paslon. Berdasarkan regulasi, KPU melakukan pembukaan pendaftaran kembali selama 3 hari yang akan dilakukan pada tanggal 11,12, dan 13 September setelah melalui tahapan penundaan dan sosialisasi," kata Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement