Advertisement
Mendagri Minta Paslon Tak Bawa Massa Saat Mendaftar Pilkada 2020
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6) - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta bakal pasangan calon kepala daerah tidak mengumpulkan massa atau arak-arakan saat proses pendaftaran sebagai peserta Pilkada 2020 pada 4 - 6 September mendatang.
Dia menuturkan pendaftaran calon kepala daerah ke KPU selama tiga hari itu tidak boleh menyertakan massa dalam jumlah besar. Upaya ini untuk mengurangi potensi penularan Covid-19.
Advertisement
“Pasangan calon agar tidak mengajak massa pendukung dalam jumlah yang besar, tidak menciptakan kerumunan atau arak-arakan massa,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (3/9/2020).
Menurut Tito, pasangan calon cukup didampingi tim kecil yang menyiapkan dokumen administrasi pendaftaran. Apabila paslon ingin dipublikasikan, mereka disarankan menggunakan media atau secara virtual.
Di samping itu, berdasarkan Peraturan KPU No 10/2020, bakal calon kepala daerah harus dinyatakan negatif Covid-19 sebelum bertandang ke KPU di wilayah masing-masing.
Adapun masa pendaftaran bakal calon kepala daerah yang pada Jumat 4 September 2020 dan berakhir pada Hari Minggu 6 September 2020 pukul 24.00 WIB.
“Maka saya mengingatkan kepada para pasangan calon kepala daerah di 270 daerah untuk patuhi protokol kesehatan Covid-19,” tegas Mendagri.
Pernyataan ini disampaikan Mendagri saat membukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2020.
Dalam Rakor itu juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kemendagri dan BPKP dalam rangka sinergitas dan kolaborasi dalam pengawalan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Sementara itu, Pilkada tahun ini diikuti 270 daerah terbagi atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Tito juga meminta seluruh bakal paslon mematuhi dan mempedomani protokol kesehatan Covid-19, terutama pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
