Advertisement
Upaya Mantan Menteri Susi Menjaga Laut Dianggap Pejabat Kemenko Kemaritiman Tak Untungkan Negara
Susi Pudjiastuti - Antara/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo menilai investasi Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Kerja Susi Pudjiastuti dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut belum menguntungkan negara.
"Ibu Susi melakukan perang melawan ilegal fishing, ibu Susi melawan kapal asing berkuasa di Indonesia. Unsur utamanya adalah memulihkan sumber daya laut. Tapi apa yang Indonesia dapatkan dari menjaga sumber daya laut ini? Apakah Indonesia mendapatkan perlakuan khusus untuk produk ikan Indonesia yang masuk ke pasar global karena pendekatan Indonesia menyelamatkan ekosistem ini? Jawabannya tidak. Produk ikan kita tetap dikenakan pajak yang mahal masuk Pasar Eropa. Lalu ngapain kami jaga ekosistem ini," kata Basilio dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Advertisement
Basilio mengatakan pertimbangan yang paling utama dalam mengelola pemerintahan khususnya sektor maritim adalah kita harus mengetahui posisi kita dalam permainan strategis global.
"Kami harus melihat dan menempatkan posisi kami di atas peta, mengukur kemampuan kami dan kekuatan kami, dan bagaimana memproyeksikan posisi kami dalam interaksi global atau regional, baik secara ekonomi maupun politik," kata Basilio.
Ia mengungkapkan Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan selat-selat strategis untuk jalur perdagangan laut. Namun, pertanyaannya, untuk apa dilakukan penjagaan ketat yang memakai sumber daya manusia dan anggaran yang cukup besar pada wilayah strategis tersebut.
BACA JUGA: Beri Penghargaan ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Jokowi: Saya Berkawan Baik
"Indonesia menghabiskan bertriliun-triliun untuk menjaga keamanan di beberapa alur laut tersebut dan selat-selatnya, apakah yang didapatkan Indonesia dari investasi yang begitu besar untuk menjaga wilayah laut tersebut? Mari kita hitung atau cek bersama," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
