Advertisement
Pembangunan Jalur Kereta Ditargetkan Bisa Tembus 10.524 Km

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kebijakan untuk mewujudkan segala rencana konektivitas telah dituangkan dalam isu strategis bidang transportasi jangka panjang hingga 2030 yakni pengembangan keterpaduan konektivitas antar moda dan multimoda berbasis wilayah dengan menguatkan simpul perpindahan antar moda yang efisien.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan sampai saat ini telah terbangun 1.796 km jalur kereta yang beroperasi di Pulau Sumatera, 45 km jalur beroperasi di Pulau Sulawesi, serta 4.131 km jalur beroperasi di Pulau Jawa.
Advertisement
BACA JUGA : Ini Rute Kereta Jarak Jauh Relasi Jogja yang Akan Segera
Dalam kurun waktu 2015-2020, capaian konektivitas pembangunan jalur KA di wilayah Sumatera mencakup pembangunan jalur KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, jalur KA Prabumulih – Kertapati, jalur ganda KA Martapura - Baturaja, jalur ganda KA Kotabumi – Cempaka, KA Bandara Kualanamu Medan, KA Bandara Internasional Minangkabau Padang, LRT Sumatera Selatan di Palembang, serta reaktivasi jalur KA Padang – Pulo Aer.
Adapun, di Pulau Jawa telah dibangun jalur ganda KA Kroya – Kutoarjo, jalur ganda KA Solo – Madiun, jalur ganda KA Madiun – Jombang, reaktivasi jalur KA Cianjur – Cipatat, KRL Jabodetabek, KA Bandara Soekarno Hatta, MRT Jakarta Tahap I, LRT Provinsi DKI Jakarta Tahap I, KA Prameks Yogyakarta – Solo, KA Bandara Yogyakarta International Airport, dan KA Padalarang – Bandung – Cicalengka.
“Hingga 2030, diharapkan pembangunan jalur kereta api dapat merata di seluruh wilayah Indonesia dengan target 10.524 km yang terbangun. Selain itu, diharapkan moda kereta api dapat terlaksana dengan terintegrasi, aman, selamat, nyaman, pelayanan handal dan terjangkau,” jelasnya, Selasa (11/8/2020).
BACA JUGA : Kereta Beroperasi Lagi, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi
Budi menjelaskan pembangunan kereta api melalui pengembangan proyek kereta api nasional Barat di tengah di Timur menjadi satu gagasan menjadi misi pemerintah kedepan guna membangun simpul konektivitas regional. Pengembangan tersebut dapat memberikan dukungan pada semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita ambil contoh seperti yang saya sampaikan tadi KRL itu penumpangnya banyak sekali yang terbatas menggunakan tidak terbatas kepada eksekutif tetapi pekerja informal harian menggunakan itu adalah Indonesia dan kita lihat di KRL semua disatukan dalam satu kepentingan bergerak memenuhi akan menjadikan mata rantai perekonomian di wilayah kita,” ujarnya.
Namun memang, dalam kondisi pandemi saat ini terdapat persoalan yang berkaitan dengan protokol kesehatan tetapi hal tersebut harus dikawal dan diharapkan tidak menjadi permasalahan yang berarti.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan transportasi sangat dibutuhkan untuk adanya lalu lintas masyarakat sehingga dengan transportasi bisa saling mengetahui adanya keberagaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement