Advertisement
Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan, Wali Kota Solo: Kami Akan Sosialisasi Dulu
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo mengaku masih memikirkan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2020 yang mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.
Seperti diketahui, Inpres tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 memuat sejumlah aturan salah satunya sanksi.
Advertisement
“Akan kami sosialisasikan dulu, karena semua kepala daerah wajib melaksanakan itu, artinya kami juga harus melakukan hal yang serupa,” kata Rudy, sapaan akrab Wali Kota Solo kepada wartawan, Minggu (9/8/2020).
BACA JUGA : DKI Kumpulkan Rp1,13 Miliar dari Denda Pelanggaran
Rudy mengaku masih akan menggelar sosialisasi, baru kemudian menyusun sanksi terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, dalam penyusunan peraturan daerah tersebut, harus memperhatikan dan menyesuaikan kearifan lokal daerah.
Peraturan juga mengatur ketentuan sosialisasi informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Rudy menyebut tanpa sosialisasi protokol kesehatan, dipastikan bakal ada masyarakat yang protes. Jika mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup, menurut Rudy, maka akan menjadi persoalan.
“Termasuk nilai dendanya belum dipikirkan. Ya, sosialisasi dulu, sanksinya apa saja dipikirkan, dibahas, saya tidak ingin masyarakat Solo ada yang kena sanksi. Mereka biar melakukan protokol kesehatan. Semuanya, termasuk anak-anak. Kami akan terus menggelar kampanye menggunakan masker,” kata Rudy.
Protokol Perlindungan Individu
Sanksi pelanggar protokol kesehatan tersebut, ungkap dia, berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
Protokol kesehatan yang tidak boleh dilanggar yakni protokol perlindungan individu yang meliputi penggunaan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
BACA JUGA :Terapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
Kemudian, membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Kewajiban mematuhi protokol kesehatan itu dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
Advertisement
1.992 THL Gunungkidul Dikontrak Setahun Jadi PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kemenhub Batasi Angkutan Barang 11 Hari Selama Nataru
- Pascabencana Sumatera, Pemerintah Siapkan Opsi Relokasi Warga
- Libur Nataru, Sleman Siapkan Beragam Acara Wisata
- Status Siaga, Gempa Letusan Semeru Masih Tinggi
- Ribuan THL Gunungkidul Bakal Terima SK PPPK Paruh Waktu
- Kemenbud Fasilitasi Dialog Keluarga Keraton Solo
- Bulog Siapkan Stok Beras hingga 50 Ton di Bandara dan Pelabuhan
Advertisement
Advertisement




