Advertisement
Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan, Wali Kota Solo: Kami Akan Sosialisasi Dulu

Advertisement
Harianjogja.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo mengaku masih memikirkan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2020 yang mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.
Seperti diketahui, Inpres tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 memuat sejumlah aturan salah satunya sanksi.
Advertisement
“Akan kami sosialisasikan dulu, karena semua kepala daerah wajib melaksanakan itu, artinya kami juga harus melakukan hal yang serupa,” kata Rudy, sapaan akrab Wali Kota Solo kepada wartawan, Minggu (9/8/2020).
BACA JUGA : DKI Kumpulkan Rp1,13 Miliar dari Denda Pelanggaran
Rudy mengaku masih akan menggelar sosialisasi, baru kemudian menyusun sanksi terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, dalam penyusunan peraturan daerah tersebut, harus memperhatikan dan menyesuaikan kearifan lokal daerah.
Peraturan juga mengatur ketentuan sosialisasi informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Rudy menyebut tanpa sosialisasi protokol kesehatan, dipastikan bakal ada masyarakat yang protes. Jika mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup, menurut Rudy, maka akan menjadi persoalan.
“Termasuk nilai dendanya belum dipikirkan. Ya, sosialisasi dulu, sanksinya apa saja dipikirkan, dibahas, saya tidak ingin masyarakat Solo ada yang kena sanksi. Mereka biar melakukan protokol kesehatan. Semuanya, termasuk anak-anak. Kami akan terus menggelar kampanye menggunakan masker,” kata Rudy.
Protokol Perlindungan Individu
Sanksi pelanggar protokol kesehatan tersebut, ungkap dia, berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
Protokol kesehatan yang tidak boleh dilanggar yakni protokol perlindungan individu yang meliputi penggunaan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
BACA JUGA :Terapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
Kemudian, membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Kewajiban mematuhi protokol kesehatan itu dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement