Advertisement
YLKI Setuju Syarat Rapid & PCR Test untuk Penumpang Dihapus

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai wacana pemerintah untuk menghapus hasil tes cepat (rapid test) atau tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat untuk bepergian menggunakan angkutan udara atau angkutan kereta api sudah tepat.
Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) tidak menysaratkan hasil dari kedua tes tersebut sebagai syarat bepergian menggunakan angkutan umum. Selain itu, syarat tersebut juga dinilai memberatkan konsumen.
Advertisement
“WHO juga tidak mensyaratkan tes itu, karena yang diminta adalah menghindari bepergian terlebih dahulu. Kalaupun disyaratkan rapid test juga tidak efektif untuk pengendalian [wabah] karena tingkat akurasinya 20-30 persen,” katanya ketika dihubungi Bisnis.com, Jumat (7/8/2020).
Lebih lanjut, Tulus menyebut adanya persyaratan tes cepat maupun tes PCR untuk bepergian menggunakan angkutan udara atau angkutan kereta api akhirnya menjadi ladang bisnis baru, alih-alih menjadi upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Dia juga meragukan beberapa pihak dengan mudahnya membuka layanan tes cepat tanpa standar yang jelas.
“Akhirnya jadi [kepentingan] bisnis juga, asal tes saja untuk syarat berangkat dan tesnya bisa saja menggunakan barang abal-abal yang kualitas dan akurasinya diragukan,” tambahnya.
Apabila nantinya syarat hasil tes cepat atau tes PCR benar-benar dihapus menurut Tulus pemerintah harus memberikan sanksi tegas bagi operator yang tidak menerapkan pembatasan jarak fisik (physical distancing). Dia menyebut hanya segelintir operator saja yang benar-benar menerapkan hal tersebut untuk melindungi konsumennya.
“Pengawasan masih kurang dan sanksinya juga tidak tegas. Untuk maskapai saja baru Garuda [Indonesia] yang konsisten menerapkan pembatasan. Lainnya tidak dan seperti dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan,” ungkapnya.
Menurut Tulus, apabila pemerintah tegas dan mengatur pembatasan dengan dengan jelas secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bepergian kembali menggunakan angkutan umum. Tentunya hal tersebut akan membantu membangkitkan sektor transportasi yang benar-benar terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Walaupun begitu, ingat pula bahwa WHO tidak merekomendasikan untuk bepergian terlebih dahulu selama pandemi belum usai. Jika benar-benar mendesak mungkin tidak apa-apa, tetapi tetap patuhi protokol [kesehatan],” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

26 Pembuang Sampah Liar di Bantul yang Terekam CCTV Belum Ditindak, Ini Alasannya
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement