Sedikitnya 456 ASN Langgar Netralitas Menjelang Pilkada 2020, Baru Separuh yang Dijatuhi Sanksi

Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6) - Antara
05 Agustus 2020 15:47 WIB Rayful Mudassir News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 456 aparatur sipil negara (ASN) melanggar netralitas jelang pPilkada serentak 2020. Baru separuh yang dihukum.

Berdasarkan data KASN 2020 yang diperbarui pada 31 Juli 2020,  sebanyak 344 dari 456 ASN tersebut telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi .

Dari jumlah itu, 189 ASN di antaranya telah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Artinya, baru 54,9% ASN yang dikenai sanksi.

Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan bahwa terdapat lima pelanggaran paling umum dilakukan ASN yaitu melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepada daerah sebesar 21,5 persen.

Kemudian terdapat ASN yang ikut melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial mencapai 21,3 persen, dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan calon sebanyak 13,6 persen.

“Selain itu memasang spanduk baliho sebanyak 11,6 persen. Dan membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan paslon sebanyak 11 persen,” katanya saat membuka kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (5/8/2020).

Dia menuturkan lima jabatan pelanggar tertinggi adalah jabatan pimpinan tinggi sebesar 27,6 persen, jabatan fungsional 25,4 persen, jabatan administrator 14,3 persen, jabatan pelaksana 12,7 persen dan jabatan kepala wilatah seperti Camat dan Lurah mencapai 9 persen.

Pelanggaran tersebut tersebar di sejumlah daerah. 10 wilayah paling banyak mencatatkan masalah netralitas itu tersebar di Kabupaten Purbalingga, Wakatobi, Sumbawa, Provinsi NTT, Kabupaten Muna Barat, Muna, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banggai, Sukoharjo dan Buton Utara.

Agus mengimbau seluruh ASN di Indonesia untuk membangun kesadaran dan kemauan yang berkenaan dengan etika dan perilaku parsialitas pada ASN. “Yang berarti tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan serta bebas dari pragmatisme politik,” tuturnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia