Advertisement
Program Organisasi Penggerak Akan Dievaluasi, Nadiem Beberkian Alasannya...
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim - Twitter@Kemdikbud_RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengevaluasi kembali Program Organisasi Penggerak (POP) dengan melibatkan banyak pihak. Tujuannya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program dan pesertanya.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa dasar pertimbangan dilakukannya evaluasi adalah untuk memastikan nantinya organisasi-organisasi pergerakan yang terpilih bisa melaksanakan dan mengimplementasikan programnya dengan sebaik mungkin.
Advertisement
"Mereka bisa melakukannya penuh dengan dukungan masyarakat, dukungan organisasi masyarakat, dan dengan percaya diri mereka bisa membantu menggerakkan reformasi pendidikan Indonesia dan memberikan ide baru yang tadinya tidak terpikirkan pemerintah," ujarnya dalam Taklimat Media: Informasi Terbaru Program Organisasi Penggerak, Jumat (24/7/2020).
Lebih lanjut, terdapat tiga parameter yang akan dievaluasi yakni proses seleksi dan verifikasi dengan akuntabilitas terbaik; verifikasi setiap organisasi penggerak; dan setiap program organisasi penggerak bisa dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.
Adapun evaluasi yang akan dilakukan selama sekitar 3-4 minggu ini akan melibatkan banyak pihak seperti sejumlah lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat di bidang pendidikan, dan pakar-pakar pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Advertisement
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Berita Pilihan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
- Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
Advertisement
Advertisement
