Advertisement
Kemendikbud Diminta Tidak Permanenkan Belajar Jarak Jauh
Seorang siswi kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan internet di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/4/2020). - Antara/Yulius Satria Wijaya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak membuat pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi permanen.
Anggota DPR Komisi X sekaligus Panja PJJ Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan bahwa beberapa kali Komisi X telah menanyakan kepada pihak Kemendikbud terkait mempermanenkan PJJ, namun masih belum mendapat jawaban jelas.
Advertisement
“Apapun jawabannya, Dinas Pendidikan harus menyiapkan PJJ ini sampai Desember. Harapannya, usulan kami didengar agar PJJ tak berkelanjutan,” kata Agustina, Selasa (14/7/2020).
Menurutnya, proses sekolah melalui PJJ tidak akan memenuhi upaya dan keinginan orang tua utnuk mempersiapkan anak menghadapi dunia nyata. Jika sekolah PJJ, anak tidak akan siap dan benar merespons segala fenomena jika mereka tidak pernah melakukan sentuhan sosial seperti di dalam kelas.
“Saya tidak setuju PJJ selamanya. Entah siapapun yang akan menyampaikan, kami akan menyiapkan badan untuk melawan jika PJJ dipermanenkan. Ini akan merugikan generasi muda,” tegas Agustina.
Melihat banyak anak didik yang mengatakan bahwa dengan PJJ lebih nyaman karena bisa belajar lebih santai. Menurutnya ini bertentangan dengan tujuan sekolah, dimana anak dididik bukan untuk bersantai.
“Harapannya peserta didik tidak bersantai-santai malah. Ini yang kami ingin awasi, apakah kebijakan PJJ ini nantinya mengganggu kualitas perilaku anak-anak tersebut,” imbuh Agustina.
Adapun, penolakan terhadap keinginan pemerintah untuk mempermanenkan PJJ ditegaskan oleh Dinas Pendidikan dari beberapa daerah yang mengeluhkan bahwa daerahnya belum siap secara perangkat, fasilitas, infrastruktur, jaringan, listrik, hingga kemampuan untuk membeli kuota internet.
Agustina menyebutkan, Kepala Dinas bisa menyampaikan dokumen tertulis mengenai berapa sekolah dan berapa daerah yang memiliki kendala perangkat, kendala listrik, jaringan internet, atau transportasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
SETARA Nilai Pengerahan Prajurit TNI Jaga Kejaksaan Langgar Konstitusi
Advertisement
Menham Natalius Pigai Dukung Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi
Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
Advertisement
Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
Ledakan di Pantai Garut, TNI Buka Suara dan Benarkan 13 Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Berita Pilihan
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
Advertisement
Polisi Selidiki Video Viral Pengendara Diduga Diancam Sajam di Jalan Jogja-Wonosari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Microsoft Larang Pekerjanya Gunakan DeepSeek, Ini Alasannya
- Libur Panjang Waisak: Ruas Tol Jagorawi Berlakukan Contraflow Hari Ini
- Gunung Semeru Erupsi Lagi, Semburkan Material Vulkanik 700 Meter
- Mahasiswa Pengunggah Meme Tak Senonoh Bergambar Prabowo dan Jokowi, Polri: Proses Hukum Sudah Sesuai Prosedur
- 75.887 Jemaah Calon Haji Telah Diberangkatkan ke Tanah Suci
- Pemerintah Afghanistan Haramkan Permainan Catur
- Respons ITB Terkait Mahasiswanya Jadi Tersangka Seusai Unggah Meme Prabowo dan Jokowi
Advertisement
Advertisement
