Kemenkes Catat 109 Juta Peserta Cek Kesehatan Gratis, Insiden TB Menurun
Kemenkes mencatat 109,3 juta peserta Cek Kesehatan Gratis, 21 RSUD baru beroperasi, dan estimasi insiden TB turun pada 2026.
Seorang siswi kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan internet di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/4/2020)./Antara-Yulius Satria Wijaya
Harianjogja.com, JAKARTA – Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak membuat pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi permanen.
Anggota DPR Komisi X sekaligus Panja PJJ Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan bahwa beberapa kali Komisi X telah menanyakan kepada pihak Kemendikbud terkait mempermanenkan PJJ, namun masih belum mendapat jawaban jelas.
“Apapun jawabannya, Dinas Pendidikan harus menyiapkan PJJ ini sampai Desember. Harapannya, usulan kami didengar agar PJJ tak berkelanjutan,” kata Agustina, Selasa (14/7/2020).
Menurutnya, proses sekolah melalui PJJ tidak akan memenuhi upaya dan keinginan orang tua utnuk mempersiapkan anak menghadapi dunia nyata. Jika sekolah PJJ, anak tidak akan siap dan benar merespons segala fenomena jika mereka tidak pernah melakukan sentuhan sosial seperti di dalam kelas.
“Saya tidak setuju PJJ selamanya. Entah siapapun yang akan menyampaikan, kami akan menyiapkan badan untuk melawan jika PJJ dipermanenkan. Ini akan merugikan generasi muda,” tegas Agustina.
Melihat banyak anak didik yang mengatakan bahwa dengan PJJ lebih nyaman karena bisa belajar lebih santai. Menurutnya ini bertentangan dengan tujuan sekolah, dimana anak dididik bukan untuk bersantai.
“Harapannya peserta didik tidak bersantai-santai malah. Ini yang kami ingin awasi, apakah kebijakan PJJ ini nantinya mengganggu kualitas perilaku anak-anak tersebut,” imbuh Agustina.
Adapun, penolakan terhadap keinginan pemerintah untuk mempermanenkan PJJ ditegaskan oleh Dinas Pendidikan dari beberapa daerah yang mengeluhkan bahwa daerahnya belum siap secara perangkat, fasilitas, infrastruktur, jaringan, listrik, hingga kemampuan untuk membeli kuota internet.
Agustina menyebutkan, Kepala Dinas bisa menyampaikan dokumen tertulis mengenai berapa sekolah dan berapa daerah yang memiliki kendala perangkat, kendala listrik, jaringan internet, atau transportasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Kemenkes mencatat 109,3 juta peserta Cek Kesehatan Gratis, 21 RSUD baru beroperasi, dan estimasi insiden TB turun pada 2026.
Rakernas SPS 2026 menghasilkan enam rekomendasi strategis, termasuk penetapan Lampung sebagai tuan rumah Kongres SPS pada Juni 2027.
BPS DIY mencatat pekerja informal mencapai 55,14% pada Agustus 2026, naik 1,17 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Kozo Tashima resmi maju sebagai calon Presiden FIFA 2027. Didukung JFA, ia mengusung integritas dan harus memenuhi syarat nominasi.
Taj Yasin menyampaikan apresiasi kepada Stikom Semarang yang turut memberikan kesempatan kepada mahasiswa asal Jawa Tengah untuk menempuh pendidikan tinggi.
Jalur Gedang Klutuk menuju Pantai Wediombo rawan kecelakaan. Warga Jepitu berharap pemerintah melakukan pelebaran jalan.