Minta Menteri Kinerjanya Lamban Diganti, PDIP Dukung Reshuffle
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). - Antara Harianjogja.com, JAKARTA — Dukungan bagi upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju terus bergulir dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku parpol pengusung utama di Pilpres 2014 dan 2019.
Politisi PDIP Darmadi Durianto yang juga Anggota Komisi VI DPR mengatakan bahwa langkah Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai lamban dan miskin inovasi dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 sudah tepat.
BACA JUGA : Pratikno: Reshuffle Tak Relevan, Kabinet Sudah Berjalan
Melalui evaluasi itu, dia menyatakan bahwa masyarakat bisa menilai siapa menteri yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
"Buat apa ada menteri tapi tidak bisa menerjemahkan keinginan presiden. Ini sangat mengganggu dan harus segera diambil tindakan yang terukur,” kata Darmadi, Selasa (7/7/2020).
Oleh karena itu, Darmadi mengatakan PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan Presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet.
Dia mengatakan saat ini negara sedang menghadapi kondisi luar biasa, pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, menteri-menteri harus lebih dipecut agar benar-benar kerja untuk rakyat.
BACA JUGA : Survei Reshuffle: Ini 5 Kementerian yang Dianggap Berkinerja
Darmadi mengatakan, kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang telah digariskan presiden tidak dijalankan oleh para menteri. Darmadi pun menggarisbawahi kinerja menteri yang membidangi kesehatan dan ekonomi.
Menurutnya dua kementerian ini tidak menunjukkan performa yang baik dalam menanggulangi pandemi covid-19.
"Menteri di sektor ekonomi dan kesehatan memang perlu dievaluasi. Dua sektor ini yang paling memble," kata anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Barat tersebut.
Darmadi mengatakan bahwa lambannya kinerja menteri telah mengganggu ritme kerja presiden. Menurutnya, presiden ingin segala persoalan diselesaikan dengan cepat, sedangkan menteri bekerja lambat.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
