Advertisement
KPU Perlu Terbitkan Peraturan Pecandu Dilarang Nyalon

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk menerbitkan peraturan terkait mantan pengguna, pecandu, dan bandar narkoba tidak boleh 'nyalon' atau menjadi calon dan dicalonkan sebagai kepala daerah.
"Kami menyayangkan kenapa KPU tidak menerbitkan aturan itu. Kan banyak hal yang diatur oleh KPU, tapi kenapa hal ini (mantan pengguna narkoba) tidak diatur, makanya kami ingatkan dan dorong KPU untuk membuat aturan tentang itu supaya jelas pelaksanaannya," ujar Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/7/2020).
Advertisement
Menurut Suparji, peraturan yang dibuat KPU berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang pecandu narkoba maju di Pilkada.
Ia menegaskan jika partai politik mengajukan calon kepala daerah mantan pecandu narkoba maka KPU bisa menolaknya.
"Ya, bisa (ditolak oleh KPU). Sudah jelas kok regulasinya, antara lain kan UU, dan kemudian revisi dari UU itu, atau syaratnya pelaksanaannya ditentukan antara lain oleh MK. Jadi, kalau ada yang menggunakan itu bisa ditolak. Salah satu syarat kan bebas dari narkoba," katanya.
Suparji menegaskan putusan MK yang melarang pencandu, pengedar, dan bandar obat-obatan terlarang tersebut sudah final yang harus disambut baik dan ditaati semua pihak.
Sebab, katanya, putusan MK itu adalah bagian dari komitmen untuk memberantas narkoba di Indonesia yang ditengarai sebagai kejahatan luar biasa.
"Sampai sekarang juga belum ada pola yang efektif untuk memberantas atau mencegahnya. Jadi dengan putusan MK ini akan mendorong bahwa kepala daerah itu memang betul-betul yang berintegritas, bermoral, dan tidak ada hubungannya dengan narkoba," tegas Suparji.
Ia mengingatkan putusan MK tersebut juga menjadi peringatan untuk partai politik agar merekrut serta mengusung calon kepala daerah yang beritegritas dan tidak cacat moral, hukum, dan politik dengan melihat rekam jejaknya, termasuk pernah terlibat atau tidak dalam penyalahgunaan narkoba.
Selain itu, katanya, jangan menyuburkan adanya praktik dinasti dan olirgarki yang semakin menjamur di iklim demokrasi Indonesia, sebab secara tidak langsung akan menutupi kelemahan masa lalu yang notabene berpotensi terjadinya praktik-praktik penyimpangan.
"Jadi, yang harus diutamakan itu harus betul-betul memiliki integritas, memiliki moralitas, memiliki profesionalisme dan tidak terkooptasi oleh sandera-sandera politik atau kekuasaan. Penyakit besar yang dihadapi sekarang itu kan bagaimana mengatasi persoalan dinasti dan oligarki," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Fakta Uang Tunai Rp2,8 Milliar dan Pistol Baretta di Rumah Topan Ginting, Anak Buah Bobby Nasution
- Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
- Hasil Kunjungan Presiden Prabowo: Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Investasi Senilai Rp437 Triliun
- Presiden Prabowo Tunaikan Ibadah Umrah Saat Kunjungan ke Arab Saudi, Cium Hajar Aswad
- KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: 4 Penumpang DItemukan Meninggal Dunia, 38 Orang Hilang
- Sri Mulyani Umumkan Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Lembaga Penjamin Simpanan
- 3 Penumpang dan 1 Kru KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan Selamat
Advertisement
Advertisement