PSBB Jawa Barat Resmi Dihentikan, Ini Kelanjutannya

Harianjogja.com, BOGOR- Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional tingkat provinsi di Provinsi Jawa Barat tidak diperpanjang. Penanganan Covid-19 akan fokus pada pengetesan di tempat rawan, di luar itu, kebijakan strategis lainnya akan diserahkan kepada pemerintah kota kabupaten.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan keputusan untuk tidak memperpanjang PSBB didasarkan pada angka reproduksi Covid-19 di Jawa Barat sudah di bawah angka 1 selama enam minggu terakhir. Dalam standar World Health Organization (WHO), angka satu itu bisa dianggap terkendali.

Lalu, tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 berada di angka 27 persen. Penanganan Covid-19 akan fokus pada pengetesan di tempat rawan, di luar itu, kebijakan strategis lainnya akan diserahkan kepada pemerintah kota kabupaten.

Baca juga: Dugaan Penggelapan Dana Bansos di Bantul: Polres Tunggu Laporan Pihak yang Dirugikan

“Seluruh Jawa Barat hari ini tidak ada lagi PSBB (tingkat provinsi Jawa Barat), sudah diputuskan kita semuanya 100 persen melakukan AKB (adaptasi kebiasaan baru),” kata Emil sapaan Ridwan Kamil usai meninjau pelaksanaan tes masif bersama Badan Intelejen Negara (BIN) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/6/2020).

Meski demikian, ia menegaskan dalam masa AKB tidak serta merta kewaspadaan menurun. Pengawasan lebih ketat dilokaslisir di tingkat desa atau kelurahan. Pemerintah kota kabupaten pun bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk jika ingin mengajukan PSBB di wilayahnya.

“(Pengawasan) dilokalisir di tingkat desa keluarahan, di skala mikro perbatasn dilakukan, tapi (PSBB) skala Jabar dihentikan, dilanjutkan dengan kebijakan lokal” kata Emil.

Baca juga: Dinas Koperasi & UKM DIY Sosialisasikan Protokol Kesehatan bagi UMKM

“Khusus unutk wilayah Bodebek, PSBB tetap merujuk pada kebijakan DKI Jakarta yang masih berlaku hingga 2 Juli 2020,” lanjut Emil menambahkan.

Di sisi lain, Emil mengaku ingin menggerakkan perekonomian. Pihaknya tidak ingin ada lonjakan pengangguran yang terjadi atau pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat minus pada akhir tahun.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus pada pengetesan masif di wilayah yang potensinya tinggi dalam penyebaran virus. Di antaranya, pasar tradisional, tempat wisata, rumah ibadah hingga tempat transit pergerakan orang seperti terminal, stasiun hingga bandara.

“Beban hanya tiga hal saja, pasar, pariwisata dan yang ketiga adalah titik berangkat terminal dan stasiun, ini akan mengiringi 627 ambulance yang diubah jadi mobil covid tes,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaannya, pihak pemerintah akan bekerjasam dengan instansi lain. Ia mencontohkan upaya kolaborasi seperti dengan pengetesan masif bersama BIN akan terus dilakukan.

“Bersama BIN, dari kemarin sampai besok akan ada pengetesan kepada masyarakat di gedung sate dan (upaya kolaborasi dengan instansi lain) akan diteruskan di wilayah Jabar lainnya. BIN dalam kegiatan tes masif ini menyediakan prosedur rapid tes, jika ada yang reaktif, dalam waktu yang bersamaan ada dua mobil dengan mesin PCR yang bisa melakukan Swab,” kata Emil.

Sementara itu, Staf Khusus Kepala BIN, Mayjen TNI Suyanto mengatakan bahwa kerjasama dengan gugus tugas di Jabar merupakan instruksi Kepala BIN untuk melaksanakan rapid tes dan swab massal di berbagai daerah.

“Kepala BIN meminta kami untuk melakukan kegiatan 3 hari di jabar, kemarin, hari ini dan besok. kami juga membawa mobil laboratorium unit, jadi ketika ada yang reaktif, langsung dilaksanakan swab sehingga hasilnya langsung terlihat,” kata Suyanto.

“Kami membawa 40 orang tenaga medis dan dokter, dibantu Binda 15 orang. Diharapkan dengan kegiatan ini bis amemutus mata rantai penyebaran covid yang ada di jabar ini. Pelaksanaan di tempat lain akan kami komunikasikan dengan gugus tugas.‎”

Sumber : Suara.com