Jelang Pilkada, Fahri Hamzah Menagih Tito Soal Penyelesaian Masalah E-KTP

Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan digelar pada Desember mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menagih penyelesaian masalah KTP elektronik kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menghindari adanya kecurangan dalam ajang kontestasi politik tingkat lokal tersebut.

Fahri mengatakan, pemerintah mesti mampu menghindari adanya kecurangan yang kerap terjadi selama pemungutan suara berlangsung. Salah satu faktor kecurangan yang bisa muncul karena carut marutnya E-KTP.

Menurutnya, apabila seluruh masyarakat sudah memiliki E-KTP, maka perseorangan yang ada sebagai pemilih hanya akan terdata sebagai satu orang atau tidak bisa digandakan bahkan dimanipulasi.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

BACA JUGA : Fahri Hamzah Sesalkan Pemindahan Ibu Kota Diputuskan

"Kalau kita sudah punya single identity number maka banyak sekali kecurangan yang bisa kita hindari," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual pada Sabtu (20/6/2020).

Bahkan, Fahri sempat menyinggung hal tersebut di depan Tito yang juga menjadi narasumber pada diskusi virtual tersebut. Ia mengaku sempat mengirim pesan singkat untuk mempertanyakan progres penyelesaian masalah E-KTP kepada Tito.

"Waktu terpilih jadi menteri, saya WA beliau dan saya titip satu saja. Pak, bisa enggak kita selesaikan E-KTP?'" ungkapnya.

Menurut Fahri, saat ini pemerintah terkesan 'sunyi' dalam menyosialisasikan pentingnya satu nomor identifikasi kependudukan. Bahkan, ia menganggap permasalahan itu pun tidak kunjung henti antara Disdukcapil dan KPU padahal partai politik banyak yang protes dengan permasalahan data pemilih.

BACA JUGA : Kritik OTT, Fahri Hamzah Sebut KPK Frustasi

"Sementara partai-partai protes, banyak pemilih ini yang lahir zaman [Kerajaan] Majapahit orangnya masih nyoblos, banyak orang yang baru dua tahun umurnya sudah nyoblos," ujarnya.

Bahkan, Fahri mencurigai tidak ada itikad dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara data pemilih yang bersumber dari nomor KTP. Akan tetapi ia tetap menyampaikan keinginanannya untuk melihat pemilu berlangsung tanpa adanya kecurangan yang terus terjadi. "Ini bagaimana kita mau selesaikan? Menurut saya ini ada itikad kita enggak mau selesaikan. Kita ini mau terus ada kecurangan, kita ini mau terus ada permainan , itu yang saya khawatir, Pak," katanya.