Advertisement
Jelang Pilkada, Fahri Hamzah Menagih Tito Soal Penyelesaian Masalah E-KTP

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan digelar pada Desember mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menagih penyelesaian masalah KTP elektronik kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menghindari adanya kecurangan dalam ajang kontestasi politik tingkat lokal tersebut.
Fahri mengatakan, pemerintah mesti mampu menghindari adanya kecurangan yang kerap terjadi selama pemungutan suara berlangsung. Salah satu faktor kecurangan yang bisa muncul karena carut marutnya E-KTP.
Advertisement
Menurutnya, apabila seluruh masyarakat sudah memiliki E-KTP, maka perseorangan yang ada sebagai pemilih hanya akan terdata sebagai satu orang atau tidak bisa digandakan bahkan dimanipulasi.
BACA JUGA : Fahri Hamzah Sesalkan Pemindahan Ibu Kota Diputuskan
"Kalau kita sudah punya single identity number maka banyak sekali kecurangan yang bisa kita hindari," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual pada Sabtu (20/6/2020).
Bahkan, Fahri sempat menyinggung hal tersebut di depan Tito yang juga menjadi narasumber pada diskusi virtual tersebut. Ia mengaku sempat mengirim pesan singkat untuk mempertanyakan progres penyelesaian masalah E-KTP kepada Tito.
"Waktu terpilih jadi menteri, saya WA beliau dan saya titip satu saja. Pak, bisa enggak kita selesaikan E-KTP?'" ungkapnya.
Menurut Fahri, saat ini pemerintah terkesan 'sunyi' dalam menyosialisasikan pentingnya satu nomor identifikasi kependudukan. Bahkan, ia menganggap permasalahan itu pun tidak kunjung henti antara Disdukcapil dan KPU padahal partai politik banyak yang protes dengan permasalahan data pemilih.
BACA JUGA : Kritik OTT, Fahri Hamzah Sebut KPK Frustasi
"Sementara partai-partai protes, banyak pemilih ini yang lahir zaman [Kerajaan] Majapahit orangnya masih nyoblos, banyak orang yang baru dua tahun umurnya sudah nyoblos," ujarnya.
Bahkan, Fahri mencurigai tidak ada itikad dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara data pemilih yang bersumber dari nomor KTP. Akan tetapi ia tetap menyampaikan keinginanannya untuk melihat pemilu berlangsung tanpa adanya kecurangan yang terus terjadi. "Ini bagaimana kita mau selesaikan? Menurut saya ini ada itikad kita enggak mau selesaikan. Kita ini mau terus ada kecurangan, kita ini mau terus ada permainan , itu yang saya khawatir, Pak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Destinasi Wisata Baru Bermunculan, Bisnis Hotel Soloraya Tumbuh Positif
- Pemerintah Bangun Pengendali Banjir di YIA Kulonprogo Senilai Rp1,4 Triliun
- Kisah Kepahlawanan Ki Ageng Bahurekso dalam Sejarah Berdirinya Kabupaten Batang
- Maksimalkan Penggunaan QRIS, Pengamat Ekonomi UMS Sarankan Beberapa Hal Ini
Advertisement
Berita Pilihan
- PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
- Parpol Ramai-Ramai Siap Tampung Kaesang Pangarep
- DPR Sentil Kinerja BPKH terkait Usulan Kenaikan Biaya Haji
- Masih Dikaji, Garuda Belum Terapkan Tarif Penerbangan Haji 2023
- Video Youtube Pertemukan Kembali Orang yang Kabur ke Pasar Kepek Bantul Selama 25 Tahun karena Takut Disunat, Ini Kronologinya
Advertisement

Marak Kabar Penculikan Anak di Gunungkidul, Ini Faktanya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
- Reshuffle Kabinet Rabu Pon? PDIP Beri Masukan ke Jokowi
- Kasus Mahasiswa UI Tewas Justru Jadi Tersangka, Sempat Ditawari Damai
- Gibran Digadang-Gadang Cagub DKI, Ini Respons PDIP
- Dukung Revisi UU Desa, PDIP Usul Jabatan Kades 18 Tahun
- Indonesia Mulai Lirik Nuklir sebagai Pembangkit Listrik
- PDIP Tolak Kenaikan Biaya Haji Menjadi Rp69 Juta: Rasionalisasikan Segera!
Advertisement
Advertisement