Apindo Minta Wajib Halal 18 Oktober 2026 Ditunda
Apindo meminta kewajiban sertifikasi halal 18 Oktober 2026 ditunda karena ekosistem industri dan rantai pasok dinilai belum siap.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA/HO-KKP
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo berjanji tidak akan ada kriminalisasi lagi terhadap nelayan selama melakukan aktivitas penangkapan ikan, termasuk benih.
Dia menyebut pihaknya tidak akan lagi asal memenjarakan nelayan. "Selama dia melakukan penangkapan ikan, penangkapan benih, penangkapan apa saja untuk keberlangsungan hidupnya, ekonomi maju, untuk ekonomi wilayah untuk keluarganya untuk masyarakatnya, itu wajib kita jaga dan lindungi," ujarnya saat mengunjungi PPN Pelabuhan Ratu, Kamis (18/6/2020).
Menurutnya wajar apabila nelayan melakukan kesalahan. Terlebih jika mereka tidak mengerti regulasi teknis dari pemerintah. Sebaliknya, dia mengingatkan jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dengan cara mendatangi mereka secara langsung.
BACA JUGA : KKP Bahas Pencabutan Larangan Ekspor Benih Lobster
"Kalau dia [nelayan] tidak ngerti, itu yang salah kita, pejabatnya karena kurang mampu untuk datangi mereka. Kurang mengorbankan waktu untuk datangi mereka," tefas Edhy.
Sementara itu, Edhy mengajak nelayan untuk bersama-sama menjaga laut dari kejahatan, baik itu penyelundupan narkoba, bahan peledak, maupun senjata. Dengan kerja sama dan komunikasi yang baik, dia optimis sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju.
"Saya minta tolong kita sama-sama jaga laut kita. Kalau ada [kejahatan], laporin ke pihak berwajib. Kalau ada kapal asing yang masuk segera ingatkan ke kami biar kami bisa tangkap," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Apindo meminta kewajiban sertifikasi halal 18 Oktober 2026 ditunda karena ekosistem industri dan rantai pasok dinilai belum siap.
BEI menegaskan Standalone Market bukan klasifikasi terendah. Bursa akan memperkuat transparansi, integritas, dan tata kelola menghadapi konsultasi MSCI.
Damkar Sleman mencatat lebih dari 100 kebakaran selama Agustus-Oktober 2026. Pembakaran sampah dan puntung rokok menjadi pemicu kebakaran lahan.
Kementan memitigasi kekeringan di 30.000 hektare lahan melalui perbaikan irigasi, benih tahan kering, dan teknologi PM-AAS.
Pariwisata premium Yogyakarta kian berkembang melalui pengalaman menginap, kuliner, dan konten keluarga Marvelvino. Simak peluang dan tantangan promosi wisata
Ketua DPRD DIY Nuryadi menekankan kejujuran dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK, disertai peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi.