Pemerintah Genjot Sektor Riil untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah mempercepat program sektor riil seperti pangan, energi, dan hilirisasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA/HO-KKP
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo berjanji tidak akan ada kriminalisasi lagi terhadap nelayan selama melakukan aktivitas penangkapan ikan, termasuk benih.
Dia menyebut pihaknya tidak akan lagi asal memenjarakan nelayan. "Selama dia melakukan penangkapan ikan, penangkapan benih, penangkapan apa saja untuk keberlangsungan hidupnya, ekonomi maju, untuk ekonomi wilayah untuk keluarganya untuk masyarakatnya, itu wajib kita jaga dan lindungi," ujarnya saat mengunjungi PPN Pelabuhan Ratu, Kamis (18/6/2020).
Menurutnya wajar apabila nelayan melakukan kesalahan. Terlebih jika mereka tidak mengerti regulasi teknis dari pemerintah. Sebaliknya, dia mengingatkan jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dengan cara mendatangi mereka secara langsung.
BACA JUGA : KKP Bahas Pencabutan Larangan Ekspor Benih Lobster
"Kalau dia [nelayan] tidak ngerti, itu yang salah kita, pejabatnya karena kurang mampu untuk datangi mereka. Kurang mengorbankan waktu untuk datangi mereka," tefas Edhy.
Sementara itu, Edhy mengajak nelayan untuk bersama-sama menjaga laut dari kejahatan, baik itu penyelundupan narkoba, bahan peledak, maupun senjata. Dengan kerja sama dan komunikasi yang baik, dia optimis sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju.
"Saya minta tolong kita sama-sama jaga laut kita. Kalau ada [kejahatan], laporin ke pihak berwajib. Kalau ada kapal asing yang masuk segera ingatkan ke kami biar kami bisa tangkap," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Dokter anak Rini Sekartini menjelaskan kualitas susu formula perlu dilihat dari sumber bahan baku, proses produksi hingga pengendalian mutu.
Hipertensi Gunungkidul mencapai 39,25%, tertinggi di DIY. Pemkab memperkuat layanan kesehatan dan penanganan stunting lewat Poskesdes.
Progres Tol Jogja-Solo Paket 1.2 mencapai 92,54%. Pembebasan lahan Akses Bokoharjo juga 99,38% dan dikebut untuk Nataru 2026/2027.
Disnakertrans Bantul mulai sosialisasi padat karya BKK DIY di 124 lokasi. Setiap kelompok mendapat anggaran Rp100 juta untuk perluasan kerja.
DLH Gunungkidul menargetkan pengurangan sampah organik hingga 40% melalui Masgun Maos dan pengolahan sampah mandiri dari rumah.