Advertisement
Penangkapan Nurhadi Jadi Momentum Tingkatkan Kepercayaan Publik Bagi KPK
(Tengah) Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, (Kanan) Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam konferensi pers penangkapan buron mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono yang menjadi tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara MA, Selasa (2/6/2020) - Dokumen KPK.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Penangkapan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.
Sebelumnya beberapa survei menunjukkan bahwa tingkap kepercayaan publik terhadap KPK menurun. Riset Indo Barometer dan Alvara Institute pada awal 2020 menggambarkan hal itu.
Advertisement
Pasalnya, biasanya dalam tiap survei lembaga, paling tidak lembaga antirasuah yang sekarang dipimpin Firli Bahuri selalu masuk dalam urutan tiga besar.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan keberhasilan KPK dalam penangkapan Nurhadi patut diapresiasi.
Jimly membenarkan keberhasilan KPK dalam meringkus mantan Sekretaris MA tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Insya Allah [kepercayaan meningkat], asalkan secara internal KPK benar-benar kompak dalam aturan hukum," kata Jimly kepada Bisnis Rabu (3/6/2020).
Sebagai informasi, Survei Indo Barometer yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi menempatkan KPK pada urutan keempat. Posisi KPK di bawah TNI, presiden, dan organisasi agama. Padahal, dalam survei tahun-tahun sebelumnya, KPK acap masuk deretan tiga besar.
Sementara itu, Alvara Institute dalam temuannya yang menggunakan metode random sampling di 13 provinsi menunjukkan kepuasan publik terhadap KPK anjlok dari peringkat 2 ke peringkat 5.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Advertisement
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
Advertisement
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
