Advertisement
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Jelaskan New Normal Secara Transparan kepada Publik
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) dan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Mal dan Stasiun MRT - Antara/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah menjelaskan secara objektif dan transparan kepada masyarakat mengenai rencana pemberlakukan kebijakan new normal atau kenormalanan baru.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah menjelaskan tentang lima poin terkait kenormalan baru. Pertama, dasar kebijakan new normal dari aspek utama yaitu kondisi penularan Covid-19 di Indonesia.
Advertisement
Kedua, maksud dan tujuan diberlakukan new kenormalan. Ketiga, konsekuensi terhadap peraturan yang berlaku khususnya pembatasan sosial berskala besar dan berbagai pelayanan publik.
“Keempat, jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal,” katanya dalam keterangan pers, Rabu (28/5/2020).
Kelima, persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah Corona.
Menurutnya, pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggungjawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal yang akan diterapkan di negeri tercinta,” ujarnya.
Di sisi lain kata dia perlu ada penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan new kenormalan sehingga masyarakat tidak membuat penafsiran masing-masing. Apalagi, di saat mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah. Padahal kata dia, ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang dinilai sangat tidak mudah keadaanya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AS Disebut-sebut Bakal Memberikan Paket Senjata ke Israel Senilai Rp16 Triliun
Kelompok Ahli Independen PB Kecam Penghancuran Sistem Pendidikan di Gaza oleh Israel
Lowongan Kerja: Kemensos Buka 40.800 Formasi ASN 2024, Cek di Sini!
Advertisement
Menhan AS dan Israel Bahas Stabilitas Regional
KPK Bidik Dugaan Penggelembungan Harga APD Covid-19
Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Sam Ratulangi Ditutup hingga Minggu
Advertisement
Warga Iran Dukung Langkah Pemerintah Menyerang Israel
Seorang DPO Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Ditangkap di Papua
Advertisement
KPK Bidik Keluarga Eks Mentan SYL Terkait Pencucian Uang
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
- ASN Akan Dipindah ke Ibu Kota Nusantara Secara Bertahap hingga 2029, Ini Prioritasnya
- Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
- Arab Saudi Rilis Aturan Baru Visa Umrah 2024, Simak Informasi Lengkapnya
- Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
Advertisement
Advertisement
