Advertisement
680.000 Orang Terima Kartu Prakerja, Gelombang 4 Segera Dibuka
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). - Antarafoto/Moch Asim
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P. Purbasari menyampaikan selama tiga gelombang pendaftaran sudah sekitar 680.000 orang yang resmi mendapat Kartu Prakerja dan gelombang keempat akan segera dibuka.
"Dari 680.000 orang semuanya telah ditransfer sebesar Rp3.550.000 ke virtual akun masing-masing. Dari jumlah ini yang telah menerima insentif setelah pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan sebanyak 300.000 orang lebih," kata Denni dalam diskusi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (19/5/2020), dikutip dari Antara--jaringan Harianjogja.com.
Advertisement
Insentif itu diberikan setelah lembaga penelitian memastikan peserta tersebut sudah menyelesaikan pelatihan yang dipilih dari 1.000 jenis pelatihan yang disediakan Kartu Prakerja.
Sampai saat ini, kata Denni, sudah ada 10,4 juta orang yang mendaftar di situs Kartu Prakerja dan belum semua berhasil masuk ketika gelombang pendaftaran dibuka.
Pemilihan siapa yang lolos pendaftaran untuk menerima Kartu Prakerja dilakukan oleh mesin, kata dia, dengan berdasarkan prioritas. Namun, dia menegaskan bahwa bagi yang tidak lulus dalam percobaan pertama dapat mencoba di gelombang berikutnya tanpa harus mendaftar ulang.
Mengenai keluhan orang-orang yang belum diterima dalam gelombang pertama sampai ketiga, Denni meminta kesabarannya karena penerimaan Kartu Prakerja masih akan terus dilakukan.
"Mungkin ada teman-teman yang masih gagal, sabar, ini batch (gelombang) akan dibuka terus sampai November," kata dia.
Untuk gelombang empat, diakuinya sempat terjadi penundaan pembukaan karena menyelesaikan permasalahan di sistem dan untuk memberikan kesempatan terlebih dulu kepada pekerja terdampak yang diprioritaskan sesuai dengan usulan dari kementerian serta lembaga negara.
Dia mengatakan gelombang keempat akan segera dibuka dan diharapkan para pekerja yang terdampak mendaftarkan diri. Gelombang terbaru dibuka setelah Lebaran.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
