Kemnaker Siapkan Triple Skilling Hadapi Disrupsi AI

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan strategi triple skilling atau 3S yang mencakup upskilling, reskilling, dan cross-skilling untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja muda di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan perubahan teknologi telah mengubah kebutuhan dunia kerja. Karena itu, generasi muda perlu memiliki kemampuan beradaptasi agar kompetensinya tetap sesuai dengan perkembangan industri.

"Kementerian Ketenagakerjaan memandang transformasi AI bukan sebagai ancaman yang harus ditakuti, melainkan sebagai peluang emas untuk mengakselerasi produktivitas dan daya saing tenaga kerja nasional dan global," kata Afriansyah dalam kegiatan Pink Model United Nations (PinkMUN) 2026 di Kampus Binus, Jakarta, Sabtu.

Tiga Strategi Kemnaker Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Afriansyah menjelaskan strategi 3S memiliki fungsi yang berbeda. Upskilling diarahkan untuk meningkatkan keahlian yang sudah dimiliki pekerja agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi.

Sementara itu, reskilling ditujukan bagi pekerja yang terdampak disrupsi sehingga memiliki kemampuan untuk berpindah ke sektor baru. Adapun cross-skilling memberikan kombinasi keahlian lintas bidang agar pekerja mempunyai fleksibilitas karier yang lebih luas.

Strategi tersebut dinilai penting karena Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi. Lebih dari 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif.

Namun, besarnya populasi usia produktif juga menyimpan tantangan apabila tidak diikuti kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

"Potensi kuantitas yang luar biasa ini dapat menjadi bumerang jika terjadi skill mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan muda dengan kebutuhan riil pasar kerja modern," ujar Afriansyah.

Kurikulum Vokasi Mulai Diarahkan ke AI

Untuk merespons perubahan kebutuhan industri, Kemnaker melakukan reorientasi kurikulum pelatihan vokasi. Materi pelatihan kini diarahkan untuk mengintegrasikan literasi AI, analisis data, dan otomatisasi.

Keterampilan nonteknis juga menjadi bagian dari penguatan kompetensi. Kemnaker memasukkan kemampuan berpikir kritis, etika kerja, kemampuan beradaptasi, dan kepemimpinan dalam pengembangan tenaga kerja.

"Keahlian, seperti berpikir kritis, etika kerja, kemampuan beradaptasi, dan kepemimpinan merupakan kemampuan manusia yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin maupun algoritma," tutur Afriansyah.

Selain pembaruan kurikulum, Kemnaker terus memodernisasi balai pelatihan vokasi dan produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.

Modernisasi dilakukan melalui penyediaan fasilitas berbasis teknologi modern sekaligus peningkatan kualitas instruktur agar mengikuti perkembangan kebutuhan industri.

Pelatihan Didorong Terhubung dengan Industri

Afriansyah menegaskan pelatihan vokasi harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh peserta pelatihan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Peserta juga diarahkan memperoleh sertifikasi kompetensi nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi tersebut menjadi bukti kompetensi yang dapat digunakan di pasar kerja.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi BNSP tetap mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Di tengah perubahan pola kerja, Kemnaker juga menaruh perhatian pada aspek perlindungan pekerja. Perlindungan tersebut mencakup pekerja dalam pola kerja fleksibel, termasuk mereka yang bekerja secara lepas.

Pelatihan Vokasi Diperluas secara Inklusif

Kemnaker mengajak generasi muda untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kemampuan beradaptasi dinilai menjadi bagian penting agar AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas.

"Jadilah generasi yang adaptif, berusaha mengasah kompetensi diri, manfaatkan seluruh fasilitas pelatihan yang telah disediakan negara, dan yang paling penting, kawal bersama visi Indonesia Emas 2045," ungkap Afriansyah.

Kemnaker juga berkomitmen memperluas akses pelatihan vokasi secara inklusif. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

Selain itu, fasilitas pelatihan diarahkan agar ramah bagi penyandang disabilitas. Kemnaker juga berupaya menjangkau generasi muda yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara