Advertisement
RUU Pemasyarakatan Dinilai sebagai Kemunduran
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (tengah). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan baru yang diajukan pemerintah dinilai mundur dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada.
Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mengatakan, sifat regresif RUU ini dilihat dari kemungkinan penghapusan aturan yang sudah ada. RUU ini akan menghapus Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2012 yang dinilai sudah lebih progresif dibandingkan RUU Pemasyarakatan.
Advertisement
"Sudah progresif karena PP ini membatasi narapidana tindak pidana khusus, korupsi, terorisme, narkotika, untuk mendapatkan remisi, pembebasan, dan lainnya," katanya dalam sebiah diskusi virtual, Minggu (17/5/2020).
Menurutnya, penghapusan PP No. 99/2012 akan membuat PP No. 32/1999 kembali berlaku. Padahal, pada PP tersebut tidak ada persyaratan khusus untuk pengurangan hukuman bagi tindak pidana khusus seperti tindakan korupsi.
Pada PP No. 99/2012, pengurangan hukuman untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan lintas negara, harus memenuhi sejumlah syarat.
"Contohnya bersedia menjadi justice collaborator atau membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya," lanjutnya.
Selain itu, pada RUU ini juga tidak dijelaskan masalah pemberian hak rekreasional napi. Kurnia mencontohkan, anggota panitia kerja (Panja) DPR RUU Pemasyarakatan Muslim Ayub menyebut hak cuti bersyarat narapidana dibolehkan untuk bepergian ke tempat seperti pusat perbelanjaan namun dengan syarat-syarat tertentu.
Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Arsul Sani dari Fraksi PPP yang mengatakan cuti bersyarat tidak berarti bisa berpelesiran.
"Selain ketidakjelasan ini, perbedaan pernyataan Ini juga memperlihatkan anggota Komisi III DPR yang membahas rancangan peraturan ini tidak memahami substansi RUU," jelasnya.
Kurnia menambahkan, RUU Pemasyarakatan yang baru juga tidak membahas klausul terkait masalah cuti. Hal ini jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 12/1995 yang mengatur cuti-cuti untuk narapidana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
3 Penumpang dan 1 Kru KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan Selamat
Sri Mulyani Umumkan Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Lembaga Penjamin Simpanan
Advertisement
Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
Advertisement
Wisata Libur Sekolah ke Pekan Terakhir BBW Jogja 2025, Yuk Berburu Buku Impian!
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
- KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
- Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
- Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Advertisement
Advertisement
