Advertisement
Waswas Pelanggaran, Komnas HAM Minta Pengesahan Perpres TNI Ditunda
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sejumlah poin yang kurang spesifik dalam rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme berpotensi memunculkan pelanggaran HAM. Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam sebuah diskusi virtual pada Rabu (13/5/2020) di Jakarta.
Menurut Choirul, ada beberapa poin yang secara spesifik belum dijelaskan. Salah satunya adalah bentuk pertanggungjawaban TNI yang tidak diatur dalam rancangan yang saat ini beredar. Choirul mengatakan, pertanggungjawaban yang tidak jelas berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi.
Advertisement
Untuk itu, ia meminta kepada Presiden untuk menunda pembahasan dan pengesahan Perpres ini. Dia menyarankan agar Presiden dan DPR sebaikna merancang Undang-Undang perbantuan TNI dalam tindakan terorisme.
Choirul menilai, kebutuhan akan peraturan perbantuan ini cukup besar. Pasalnya, hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme.
“Apablia UU ini sudah ada, mungkin pelibatan TNI dalam penanganan tindakan terorisme dapat dimasukkan ke peraturan itu, tidak perlu melalui Perpres,” katanya.
Selain itu, Choirul mengatakan, apabila pemerintah bersikeras untuk mengesahkan aturan tersebut, hal ini dinilai akan berdampak buruk pada proses reformasi TNI yang masih berjalan. Dia mencontohkan, hingga kini proses perbaikan peradilan militer belum menunjukkan titik positif.
Apabila dikaitkan dengan potensi pelibatan TNI dalam penindakan terorisme, lanjutnya, maka TNI wajib memiliki sistem peradilan yang optimal guna menekan terjadinya risiko pelanggaran HAM.
“Kami harap Perpres ini dapat ditunda dan kemudian dibaca dan dirancang ulang. Jangan sampai reformasi TNI yang masih berjalan mengalami stagnansi atau kemunduran karena adanya peraturan seperti ini,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jogja Paling Diminati dalam Prediksi Mobilitas Nataru 2025
Rapat Paripurna Setujui RUU PSDK sebagai Usul Inisiatif DPR RI
4.271 Warga Dievakuasi, Basarnas Masih Cari 62 Korban Aceh
Mahasiswa Korban Bencana Dapat Pembebasan UKT hingga 2 Semester
Advertisement
Aksi Panggul Beras Dikritik, Zulhas Tetap Prioritaskan Bantuan
Cuaca Nataru 2025 Diprediksi Ekstrem, BMKG Keluarkan Peringatan
BNPB Kirim 56 Ton Bantuan ke Tiga Provinsi Sumatera
Kemkomdigi Temukan 1.890 Konten Hoaks dalam Setahun
DPRD Aceh Selatan Proses Pencopotan Bupati Mirwan MS
Advertisement
Kemendiktisaintek Siapkan Rp75,9 M untuk Kampus Korban Banjir Sumatera
Prabowo Perintahkan HGU Dicabut Demi Percepatan Huntara
Dua Relawan Tewas akibat Truk Bantuan Rem Blong di Aceh Timur
Konflik Memanas, Thailand Bombardir Pos Kamboja dengan F-16
Kemenhut Segel 7 Subjek Hukum Perusak Hutan Sumatera
Advertisement
KLH Panggil 8 Entitas Diduga Perparah Banjir Sumatra
Berita Pilihan
Advertisement
Bagana Bantul Kirim Relawan ke Sumatera Barat untuk Penanganan Bencana
Advertisement
Treasure Bay Bintan Jadi Destinasi Wisata Terbaik di WIA 2025
Advertisement
Berita Populer
- Bahlil: 93 Persen Wilayah Aceh Kembali Terang Malam Ini
- BNNK Sleman Periksa Urine Relawan dan Staf SPPG Margomulyo
- Dosen FE UWM Gelar PkM, Dorong Etika Lingkungan
- Kereta Gantung Prambanan Diusulkan Serap Tenaga Kerja Lokal
- Ponpes Krapyak Dukung Pleno PBNU Bahas Pergantian Ketum
- Kepala Desain Jaguar Land Rover Dipecat
- Kebakaran Kelab Malam di India Tewaskan 23 Orang
Advertisement
Advertisement
