Advertisement
Waswas Pelanggaran, Komnas HAM Minta Pengesahan Perpres TNI Ditunda
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sejumlah poin yang kurang spesifik dalam rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme berpotensi memunculkan pelanggaran HAM. Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam sebuah diskusi virtual pada Rabu (13/5/2020) di Jakarta.
Menurut Choirul, ada beberapa poin yang secara spesifik belum dijelaskan. Salah satunya adalah bentuk pertanggungjawaban TNI yang tidak diatur dalam rancangan yang saat ini beredar. Choirul mengatakan, pertanggungjawaban yang tidak jelas berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi.
Advertisement
Untuk itu, ia meminta kepada Presiden untuk menunda pembahasan dan pengesahan Perpres ini. Dia menyarankan agar Presiden dan DPR sebaikna merancang Undang-Undang perbantuan TNI dalam tindakan terorisme.
Choirul menilai, kebutuhan akan peraturan perbantuan ini cukup besar. Pasalnya, hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme.
“Apablia UU ini sudah ada, mungkin pelibatan TNI dalam penanganan tindakan terorisme dapat dimasukkan ke peraturan itu, tidak perlu melalui Perpres,” katanya.
Selain itu, Choirul mengatakan, apabila pemerintah bersikeras untuk mengesahkan aturan tersebut, hal ini dinilai akan berdampak buruk pada proses reformasi TNI yang masih berjalan. Dia mencontohkan, hingga kini proses perbaikan peradilan militer belum menunjukkan titik positif.
Apabila dikaitkan dengan potensi pelibatan TNI dalam penindakan terorisme, lanjutnya, maka TNI wajib memiliki sistem peradilan yang optimal guna menekan terjadinya risiko pelanggaran HAM.
“Kami harap Perpres ini dapat ditunda dan kemudian dibaca dan dirancang ulang. Jangan sampai reformasi TNI yang masih berjalan mengalami stagnansi atau kemunduran karena adanya peraturan seperti ini,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Bumi Magnitudo 4,4 Guncang Tarakan
Survei: Mayoritas Responden Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo
BNN Gerebek Kampung Bahari, Sita 89 Kilogram Sabu dan 7 Senpi
Indonesia Targetkan Rp16 Triliun dari Perdagangan Karbon
Advertisement
Kapolri Jenguk Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta
Menhut Raja Juli Tegaskan Komitmen Indonesia Melindungi Hutan Tropis
Mentrans Usulkan Revisi UU Transmigrasi, Ini Tujuannya
Kabar Duka, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
KPK Juga Tangkap Adik Bupati Ponorogo
Advertisement
Warga Suku Baduy Dibegal, Polisi Buru Pelaku
Prabowo Lantik Komisi Reformasi Polri, Begini Respons Pengamat
126 Ribu Buruh Tekstil hingga Sepatu Terkena PHK dalam 3 Tahun
Pulihkan Hubungan dengan Israel, Kazakhstan Dikecam Hamas
Kronologi Lengkap Ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta, Lukai 54 Orang
Advertisement
KPK Sita Uang Tunai Saat OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi Jabatan
Berita Pilihan
Advertisement
6 Warung di Pantai Depok Rusak Dihantam Gelombang Tinggi
Advertisement
5 Air Terjun Terindah dari Jawa hingga Sumatra, Pesonanya Bikin Takjub
Advertisement
Berita Populer
- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT KPK
- Aprilia SR GT 400, Maxi-Scooter Performa Sport
- Ketegangan AS-Venezuela, Pesawat B-52 Terbang di Karibia
- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT KPK: Kasus Mutasi Jabatan
- Abdullah Hammoud Kembali Pimpin Dearborn Sebagai Wali Kota Muslim
- Prabowo Lantik 10 Anggota Komite Reformasi Polri
- Hasil Korea Masters 2025: Indonesia Loloskan 2 Wakil ke Semifinal
Advertisement
Advertisement
