Penyaluran Bansos Terhambat karena Data dari Daerah
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyampaikan sambutan saat menerima bantuan paket sembako di Jakarta, Senin (27/4/2020). - JIBI/Bisnis.com/Dedi Gunawan Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan sejumlah kabupaten dan kota belum menyerahkan data warga terdampak Covid-19 sehingga penyaluran bantuan sosial terhambat.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial khusus untuk warga terdampak pandemi di luar Jabodetabek mencapai 9 juta KK. Kendati begitu hingga kini Kemensos baru mendapat data warga terdampak mencapai 7,8 juta KK dari daerah.
“Masih ada daerah yang belum mengirimkan datanya. Kami minta daerah segera kirimkan datanya sekitar 1,2 juta KK yang masih kami tunggu dari daerah,” katanya saat konferensi pers virtual, Jumat (8/5/2020).
Adapun bantuan sosial khusus kepada 9 juta keluarga terdampak pandemi ini berupa bantuan tunai senilai Rp600.000 per KK per bulan selama 3 bulan. Pemerintah mendapat data tersebut dari wilayah tingkat dua.
Upaya ini kata Mensos, sebagai bentuk kelonggaran bagi seluruh kabupaten kota untuk memberikan data keluarga yang benar-benar terdampak dan berhak atas bantuan sosial tunai tersebut.
Meski begitu, pemerintah langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hingga kini sedikinya bantuan tunai telah disalurkan kepada sekitar 2,6 juta KK. 785.000 KK telah bantuan melalui bank milik negara dan 1,8 juta KK lainnya menerima bansos via Kantor Pos.
“Sebagian besar melalui pos artinya nama penerima manfaat diberikan undangan dan mendapatkan uang tunai Rp600.000,” tuturnya.
Adapun pemerintah mengeluarkan sejumlah program jaring pengaman sosial kepada masyarakat fakir miskin dan terdampak pandemi. Beberapa diantaranya seperti program Kartu Prakerja, Program keluarga Harapan, bantuan listrik, BLT Desa, hingga bansos sembako.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
