Advertisement
Penyaluran Bansos Terhambat karena Data dari Daerah
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyampaikan sambutan saat menerima bantuan paket sembako di Jakarta, Senin (27/4/2020). - JIBI/Bisnis.com/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan sejumlah kabupaten dan kota belum menyerahkan data warga terdampak Covid-19 sehingga penyaluran bantuan sosial terhambat.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial khusus untuk warga terdampak pandemi di luar Jabodetabek mencapai 9 juta KK. Kendati begitu hingga kini Kemensos baru mendapat data warga terdampak mencapai 7,8 juta KK dari daerah.
Advertisement
“Masih ada daerah yang belum mengirimkan datanya. Kami minta daerah segera kirimkan datanya sekitar 1,2 juta KK yang masih kami tunggu dari daerah,” katanya saat konferensi pers virtual, Jumat (8/5/2020).
Adapun bantuan sosial khusus kepada 9 juta keluarga terdampak pandemi ini berupa bantuan tunai senilai Rp600.000 per KK per bulan selama 3 bulan. Pemerintah mendapat data tersebut dari wilayah tingkat dua.
Upaya ini kata Mensos, sebagai bentuk kelonggaran bagi seluruh kabupaten kota untuk memberikan data keluarga yang benar-benar terdampak dan berhak atas bantuan sosial tunai tersebut.
Meski begitu, pemerintah langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hingga kini sedikinya bantuan tunai telah disalurkan kepada sekitar 2,6 juta KK. 785.000 KK telah bantuan melalui bank milik negara dan 1,8 juta KK lainnya menerima bansos via Kantor Pos.
“Sebagian besar melalui pos artinya nama penerima manfaat diberikan undangan dan mendapatkan uang tunai Rp600.000,” tuturnya.
Adapun pemerintah mengeluarkan sejumlah program jaring pengaman sosial kepada masyarakat fakir miskin dan terdampak pandemi. Beberapa diantaranya seperti program Kartu Prakerja, Program keluarga Harapan, bantuan listrik, BLT Desa, hingga bansos sembako.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Rabu 24 April 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
