Advertisement
Fadli Zon Desak Kartu Prakerja Disetop: Warga Butuh BLT, Bukan Pelatihan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah meluncurkan Kartu Prakerja yang digadang-gadang sebagai solusi di tengah pandemi virus corona. Namun, Anggota DPR RI Fadli Zon mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan program tersebut. Menurutnya, saat ini warga lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibandingkan pelatihan online.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut ada empat alasan mengapa Kartu Prakerja harus segera dihentikan. Alasan yang pertama, program janji kampanye Jokowi tersebut tidak mampu menjawab krisis yang dihadapi di tengah pandemi corona.
Advertisement
"Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online," kata Fadli dikutip dari akun Twitter miliknya, Senin (4/5/2020).
Menurutnya, pelatihan online yang diberikan akan sia-sia sebab saat ini hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal tutup terkena dampak vius corona.
Alasan kedua, skema program Kartu Prakerja tidak masuk akal dan bermasalah. Pemerintah mengubah tujuan awal program Kartu Prakerja menjadi membantu warga terdampak corona.
"Apa masuk akal biaya pelatihan online menyedot anggaran hingga Rp 5,6 triliun? Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal," ungkapnya.
Ketiga, validasi data penerima bantuan Kartu Prakerja tidak jelas kriteria dan parameternya. Semua orang yang mendaftar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan program.
Bahkan, proses seleksi juga dilakukan secara random tanpa melibatkan verifikasi data. Hal ini berpotensi besar mengarah pada penyelewengan.
Alasan terakhir adalah mitra yang ditunjuk oleh pemerintah tidak kompeten. Fadli mengkritisi materi yang dilatihkan tidak masuk akal bahkan hanya berupa pelatihan dasar saja yang bisa didapatkan secara gratis melalui YouTube.
"Misalnya, apa kompetensi Ruang Guru sehingga bisa memberi pelatihan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain? Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra?" tuturnya.
Fadli menyebut, bila program Kartu Prakerja tetap dilanjutkan maka bisa menjadi persoalan hukum dan politik di kemudian hari. Ia juga menyebut banyak pihak yang sudah mulai mencium 'bau amis' dari program ini.
Oleh karenanya, Fadli mendesak agar pemerintah bisa berpikir lebih luas dan segera menghentikan program Kartu Prakerja. Saat ini pemerintah harus fokus dalam penanganan warga terdampak wabah dengan mengalihkan anggaran Kartu Prakerja ke BLT.
"Biaya pelatihan Kartu Prakerja yang tak masuk akal tadi harus segera dipangkas, dihentikan dan dialihkan BLT untuk memperluas penerima bantuan di tengah krisis ini," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement