Advertisement
Hapus THR Pejabat Eselon II ke Atas, Pemerintah Mengklaim Hemat Rp5,5 Triliun
Sri Mulyani - JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menghapus tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan eselon II dan di atasnya. Penerima THR hanya ASN dengan jabatan eselon III ke bawah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bisa menghemat Rp5,5 triliun dengan pengurangan anggaran THR ASN tersebut.
Advertisement
"Karena tidak membayar THR, kita bisa mengurangi anggaran Rp5,5 triliun, uangnya nanti masuk ke APBN keseluruhan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (17/4/2020).
Dia menuturkan, anggaran THR tersebut nantinya akan dikelola dan dialokasikan untuk penanganan Covid-19, misalnya saja untuk membeli tambahan APD, bansos dan lainnya.
"Nanti kita akan alokasikan dan kita laporkan di laporan keuangan pemerintah," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan kebijakan penghapusan THR berlaku baik di pemerintahan pusat maupun daerah.
Kendati ASN dengan jabatan eselon III hingga ke bawah masih mendapatkan THR, tunjagan yang hanya akan diterima yaitu tujangan yang melekat, sehingga tidak ada pencairan tunjangan kinerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Advertisement
Padat Berisiko! Satu Gerbong KRL Angkut 300 Penumpang Saat Jam Sibuk
AHY Targetkan Tanggul Laut di Pantura Bisa Tahan 200 Tahun
Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Advertisement
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
Advertisement
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Berita Pilihan
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
Advertisement
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Teken PP Penertiban Tanah Telantar, Ini Aturannya
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Senin 9 Februari 2026
- Motor Miliaran Ramaikan IIMS 2026, Harganya Tembus Rp2,6 M
- Haaland Antar City Taklukkan Liverpool 2-1 di Anfield
- Bayern Muenchen Hajar Hoffenheim 5-1, Diaz Hattrick di Allianz Arena
- Apakah Pekerja Magang Berhak THR Lebaran 2026? Ini Aturannya
- Jogja Fashion Parade 2026 Jadi Panggung Puluhan Talenta Asmat Pro
Advertisement
Advertisement
